>>>Ajak Masyarakat Menjaga Situasi Kepri tetap Kondusif
BATAM, POSMETRO.CO : Pembangunan Eco City di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri. Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin agar hak-hak masyarakat terpenuhi.
Hal ini kesepakatan, Seluruh Forum Pimpinan Komunikasi Daerah (Forkompinda) provinsi Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, DPRD Provinsi Kepri dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri, saat menggelar konferensi pers, di Graha Kepri, Batamcentre, Selasa (12/9).
“Karena pembangunan proyek ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri. Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin agar hak-hak masyarakat terpenuhi,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Ansar juga mengajak, masyarakat agar dapat menjaga situasi provinsi Kepri tetap kondusif dalam rangka menjamin keberlangsungan investasi. Ia juga mengimbau agar masyarakat, Kepri khusus Batam agar tidak terpancing isu negatif terkait pengembangan pulau Rempang.
“Jangan menyampaikan dan membagikan isu-isu yang bersifat provokatif, kita berdoa semoga Kepri tetap aman dan damai investasi dapat dilanjutkan,” kata dia.
Ansar Ahmad juga memastikan masyarakat Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam yang direlokasi nantinya akan tetap bisa melakukan aktivitas melaut di Pulau Rempang.
“Ada mungkin 2.000 hektar dulu yang akan dibahas dulu oleh Pak Rudi (Kepala BP). Masyarakat di kawasan itu yang 2.000 hektar, maka mungkin nanti akan direlokasi sementara di kampung-kampung terdekat. Ini salah satu pertimbangannya,” kata Ansar.
“Karena, kita bersepakat meskipun ini proses (Pembangunan) tetap berjalan masyarakat akan tetap masih bisa melaksanakan aktivitas nelayannya di kawasan laut Rembang. Jadi Insya Allah, selain masyarakat tadi mendapatkan beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala BP Batam, mereka (Warga) masih dapat melaksanakan aktivitas kegiatan ekonominya,” tambahnya.
Selain itu Ansar menjamin, agar anak-anak tempatan diberikan lapangan pekerjaan. Pihaknya akan meminta komitmen investor yang membangun Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Rempang.
“Kita akan berusaha semaksimal mungkin memberikan kesempatan lapangan kerja untuk anak-anak mereka. Dan kita minta juga investor untuk komitmen melakukan hal itu. Kita nanti bersama kepala BP Batam (Rudi) dan Forkompinda akan ikut terus memfasilitasi itu. Supaya, konsep tersebut bagaimana investasi berkembang, akan tetapi masyarakat lebih baik dan sejahtera,” harapnya.
Hal itu menjadi tujuan semua pihak yang mendukung pembangunan Eco City di Rempang, yang sudah dikonsep BP Batam sebagai kawasan Maritim City. Maka, sebagian yang dialokasikan nanti, untuk mbangun kawasan baru untuk perkampungan masyarakat nelayan.
“Kita akan jadikan itu bagian dari konsep pembangunan maritim city-nya BP Batam yang baru. Supaya kita bukan membangun kawasan nelayan yang kumuh. Tapi kita sepakat bersama Kepala BP Batam bersama Provinsi dan Pemko Batam akan membangun kawasan itu menjadi kawasan nelayan yang lebih menjanjikan ke depan lebih baik lagi yang bernuansa Melayu,” jelasnya.
Ansar berharap dukungan semua pihak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City, yang akan dibangun. Hal ini dalam rangka terus menjaga iklim investasi di Kepri.
“Investasi terus berkembang karena animo orang untuk berinvestasi di Kepri khususnya juga di Batam ini sangat luar biasa. Maka peluang-peluang emas ini jangan sampai kita lewatkan. Kita yakin setiap investasi pasti memberikan multiplayer efek ekonomi yang luas bagi masyarakat,” ucap Ansar.
Sementara, Sekretaris Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri Dato Seri Setia Laksana H Raja Alhafiz mendukung penuh upaya pemerintah, untuk mensejahterakan masyarakat Kepri khususnya kota Batam.
“Kami harap tidak ada lagi terjadi menyengsarakan masyarakat, kalau bisa mensejahterakan masyarakat,” tegas Alhafiz
Meski awalnya, LAM Kepri menolak adanya relokasi di lokasi, namun ia kini sepakat dan mendukung rencana pemerintah, dengan catatan mengangkat derajat masyarakat Melayu.
“Ini program pemerintah pusat. Kita hanya ikut aturan. Kita akan dialog lagi soal itu. Supaya kita semua dapat menerimanya dengan baik dan juga dengan lapang dada. Kita berharap semoga pemerintah juga menjaga ketertiban kita juga dengan masyarakat,” ucapnya.
Di lokasi yang sama Kepala BP Batam Muhammad Rudi akan mencarikan tempat relokasi sementara bagi warga Rempang, yang kampungnya terdampak pengembangan investasi dalam waktu dekat ini.
Sasaran tempat yang diupayakan adalah rumah-rumah darat yang tersebar di beberapa wilayah Kota Batam. Namun, menurut Rudi mencari perumahan untuk disewa di Batam sudah cukup terbatas, maka dari itu, rumah susun pun menjadi pilihan alternatif.
“Mungkin banyak dari warga kita yang berusia lanjut, tak kuat lagi naik turun tangga, maka kami akan siapkan opsi lain,” ujar Rudi.
Pilihan lain, BP Batam menanggung biaya sewa rumah warga Rempang sebesar Rp1,2 juta per bulan yang awalnya Rp1 juta. Warga bebas memilih rumah mana yang ingin disewa dengan uang itu.
Di samping sewa rumah, BP Batam juga akan menjamin kebutuhan hidup per anggota keluarga sebesar Rp 1,2 juta per orang per bulan. Ia mencontohkan, apabila dalam satu kartu keluarga (KK) terdapat empat anggota, maka keluarga tersebut akan mendapat Rp 6 juta per bulan.
“Opsi itu kalau mereka tidak mau tinggal di rumah relokasi sementara yang sudah kami siapkan,” ujar Rudi.
Ia menjelaskan, untuk tahap awal, pengembangan kawasan Rempang untuk investasi akan dilakukan terhadap lahan seluas 2.000 hektare terlebih dulu. Di lahan seluas itu kira-kira yang akan terdampak sebanyak tiga kampung dan satu kampung lagi yang lahannya akan dijadikan tower.
Untuk itu, terhadap warga-warga dari empat kampung ini diberikan prioritas pilihan tempat relokasi terlebih dulu, jumlahnya kurang lebih 700 kepala keluarga (KK).
Sebutnya, tempat relokasi sementara merupakan solusi jangka pendek yang ditawarkan pemerintah berkaitan persoalan tempat tinggal warga Rempang. Solusi jangka panjangnya, BP Batam telah merencanakan pembangunan kurang lebih 2.700 rumah baru di Kawasan Dapur 3 Sijantung.
Bahkan pihaknya menyiapkan rumah bertipe 45. Kawasan ini akan dibangun fasilitas seperti sekolah, tempat ibadah, air, listrik permanen, tempat olahraga dan masih banyak lagi. Selain itu akan ada dermaga untuk sampan nelayan dan juga bongkar muat.
Namun, ketika ditanya seputar lahan kebun dan pekuburan warga, Rudi mengaku pembahasan belum sampai di situ. Jelasnya, masing-masing keluarga akan mendapatkan lahan sekaligus rumah gratis seluas 500 m² tanpa harus membayar WTO.
“Kalau dihitung-hitung, kami keluarkan kurang lebih Rp 1,8 triliun untuk membangun itu semua. Sementara, WTO yang kami dapat dari pengembangan investasi yang luas bersihnya hanya 7.572 hektare itu hanya Rp1,2 triliun. Jadi, kekurangan sekitar Rp 350 miliar nanti pemerintah yang akan memikirkan bagaimana cara menutupinya,” jelas Rudi.
Ia berharap, warga dapat secepatnya mengambil keputusan, sebab warga yang mendaftar lebih dulu akan diberikan kesempatan memilih nomor rumah serta penerbitan sertifikat akan langsung diproses.
“Saya berharap masyarakat Rempang segera mendaftar. Karena kita hanya melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh pusat sampai ke daerah. Salah satunya kami diberikan tugas investasi supaya cepat,” pungkas Rudi. (hbb)