BATAM, POSMETRO.CO : Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat, capaian dana haji pada triwulan 1 tahun 2023 melampaui target, sebesar Rp168 triliun atau meningkat 4,31 persen dibandingkan triwulan I tahun 2022.
Demikian peningkatan perolehan nilai manfaat menjadi Rp2,75 triliun, naik 5,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Hal ini disampaikan anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf saat media gathering di I Hotel Batam, Rabu (10/5).
Selain itu dalam hal pola investasi, BPKH juga harus jeli melihat peluang dengan tetap menjaga pilihan investasi yang syariah. Amri juga menegaskan perlunya menjaga penggunaan nilai manfaat agar memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan keuangan haji.
Calon jemaah harus memahami besaran biaya haji atau BPIH. Di mana terdiri atas beberapa komponen yang pertama bersumber dari Bipih/biaya haji yang dibayarkan secara langsung oleh calon jemaah.
Sedangkan sisa kekurangannya menggunakan nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji, dimana masih terdapat hak jemaah tunggu.
“Sehingga proporsi penggunaan nilai manfaat harus adil dengan mempertimbangkan nilai manfaat yang masih menjadi hak jemaah tunggu,” beber Amri Yusuf.
Saat ini, sebutnya jemaah yang akan berangkat 2023 sebanyak 221.000 orang dan ada sebanyak 5,3 juta yang masih mengantri. Dari angka tersebut terdapat banyak calon jemaah lanjut usia (Lansia) yang masih menunggu.
“Tahun 2023 ada program Haji Ramah Lansia. Yang tujuan untuk membantu jemaah lansia mendapat pelayanan fasilitas, sarana prasarana yang baik,” bebernya.
Selain Amri juga membeberkan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh BPKH, antara lain dalam mengantisipasi kebutuhan biaya yang diperlukan.
Mengingat keputusan dari Kerajaan Saudi Arabia (KSA), terkait biaya masyair yang seringkali berubah-ubah dan bersifat mutlak.
BPKH menjamin kesiapan keuangan haji saat ini dalam kondisi yang sehat, dan siap mendukung pelaksanaan ibadah haji 1444 Hijriah / 2023 Masehi.
Pihaknya bersama-sama dengan pemerintah dan Komisi VIII DPR RI turut mendukung hal rasionalisasi setoran awal pendaftaran haji, rasionalisasi biaya perjalanan haji (Bipih), serta mendorong jemaah haji tunggu untuk mencicil setoran lunas secara bertahap, agar tidak terlalu berat dalam pelunasan.
Sementara, biaya Penyelenggaraan Biaya Haji (BPIH) embarkasi Batam diputuskan sebesar Rp.87.667.245,26 sedangkan biaya yang dibebankan kepada calon jemaah (Bipih) Rp.47.429.308,26.
Sementara, Deputi Kesekretariatan BPKH Juni Supriyanto menambahkan jika ditinjau dari berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas yang menunjukkan dana haji aman, efisien dan likuid dalam pengelolaan BPKH. BPKH targetkan nilai manfaat keuangan haji 2023 Rp10 triliun.
“Nilai manfaat tahun ini sudah Rp2,75 triliun. Lalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu Rp2,6 triliun, naik 5,42 persen,” terangnya.
Masih katanya, untuk pemenuhan tingkat likuiditas keuangan haji tetap terjaga sesuai ketentuan yakni minimal 2 X BPIH di mana posisi Desember 2022 sebesar 2,22 X BPIH.
“Kemudian posisi dana yang bersifat likuid pun sangat mencukupi. Di mana penempatan dana di bank per Desember 2022 sebesar Rp48,97 triliun atau lebih dari 2 kali kebutuhan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji,” jelasnya.
Juni menambahkan kondisi keuangan saat ini cukup solven dimana rasio solvabilitas adalah diatas 100 persen yaitu 102,74 persen yang artinya nilai kekayaan keuangan haji mampu memenuhi seluruh kewajiban.
Proyeksi nilai manfaat keuangan haji pun diharapka, mampu memenuhi sebagian biaya penyelenggaraan ibadah haji.
“Likuiditas Penyelenggaraan ibadah haji dalam Valuta Asing saat ini telah terpenuhi. Sehingga, pengelola keuangan haji aman, efisien, dan likuid sesuai dengan amanat UU No 34/2014,” pungkasnya.(hbb)