LBH GNKP Jamin Masyarakat Dapat Akses Keadilan  

    spot_img

    Baca juga

    Pendaftaran Fuel Card 5.0 Sudah Mulai Dibuka, Ini syaratnya

    BATAM, POSMETRO.CO : Pendaftaran Fuel Card 5.0 sebagai kartu...

    Rudi Tekan PT Adhi Karya Terkait Pengerjaan Masjid Agung Harus Selesai Tepat Waktu

    BATAM, POSMETRO.CO : Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mendorong...

    Halal Bihalal Keluarga Besar Legiun Veteran RI Kota Batam

    BATAM, POSMETRO.CO : Berlangsung di Hotel Golden View Bengkong,...

    Bolehkah Menikung di Area Blindspot? Ini Penjelasannya!

    BATAM, POSMETRO: Saat berkendara, kita sering dihadapkan dengan situasi...

    Warga dan Pihak Sekolah Yayasan Yos Sudarso Ambil Kesepakatan Lewat Mediasi

    BATAM, POSMETRO.CO :  Cek cok sempat terjadi. Warga Kampung...
    spot_img

    Share

    Mahesa Arba SH

    SETIAP orang berhak mendapat jaminan akses keadilan. Inilah yang mendasari Mahesa Arba SH menggagas didirikannya Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

    Sebagai penggagas, Mahesa tidak sendiri. Ia juga sepahaman dengan dua rekannya: Maria Cicilia Merna Lusika dan Gatot Nurwiyono. Maka berdirilah sebuah LBH yang diberi nama Gerakan Nasional Komunitas Pancasila (GNKP).

    LBH GNKP ini berkantor pusat di Jalan Puri Pamulang, Tangerang Selatan. Walau baru didirikan pada 15 Juni 2022 lalu, namun kepengurusan LBH GNKP akan dibentuk pada setiap provinsi hingga ke anak ranting.

    “Ini sesuai dengan visi misi LBH GNKP,” sebut Mahesa-yang saat ini juga diamanahkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LBH GNKP.

    Mahesa menyebut, sebagai LBH, keberadaan GNKP tentu saja untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat.

    “Menjadi wadah pembelaan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegas pria yang juga sebagai praktisi olahraga beladiri jujitsu penyandang DAN VI ini.

    Mahesa merinci, jenis layanan bantuan hukum itu di antaranya: penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

    “Bisa juga melakukan pendampingan di luar atau di dalam pengadilan,” sebutnya.

    Pada intinya, kata Mahesa, keberadaan LBH GNKP untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

    Bagi masyarakat yang tidak mampu, bisa mengajukan permohonan kepada LBH GNKP untuk mendapatkan bantuan hukum. Syaratnya sangat mudah, yakni dengan menunjukan KTP atau identitas diri serta surat keterangan tidak mampu. Selain permohonan dari masyarakat, LBH GNKP juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan swasta.

    Tidak hanya terkait bantuan hukum. LBH GNKP, kata Mahesa, juga fokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Beragam program sudah disusun untuk mewujudkan visi misi LBH GNKP. Di bidang pendidikan, LBH GNKP akan bekerjasama dengan banyak lembaga maupun yayasan pendidikan.

    Sedangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, LBH GNKP akan menyalurkan sembako dan sarana pendukung di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Sasarannya, semisal, kelompok tani.

    Mahesa berharap, dengan keberadaan LBH GNKP ini, ia makin punya kesempatan untuk berbuat kepada masyarakat luas. Sebelumnya, sosok Mahesa juga sudah dikenal di bidang olahraga Indonesia, khususnya cabor jujitsu. Ia memegang amanah sebagai manajer Timnas Jujitsu Indonesia sejak Asian Games 2018 hingga SEA Games 2022 lalu.

    Puluhan tahun mengembangkan beladiri jujitsu di tanah air, Mahesa juga mendirikan perguruan Indonesia Spider Jujitsu (ISJ). Berpusat di Kota Batam, ISJ juga sudah berkembang di 10 provinsi di Indonesia dengan jumlah murid mencapai ribuan orang.

    Mahesa juga menjadi pelopor pengembangan jujitsu modern. Ia mendirikan sebuah pusat pelatihan beladiri jujitsu di Tangerang yang sekaligus menjadi headquarter pengembangan Titan Brazilian Jiu Jitsu di Indonesia.(chi)