KEPRI, PM: Dampak dari kenaikan harga BBM ini tentu akan berimbas pada perekonomian. Terutama bagi masyarakat kecil. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin meminta pemerintah daerah setempat menjaga inflasi, khususnya di sektor jasa transportasi laut.
“Perlu kajian secara menyeluruh terkait dampak kenaikan harga BBM, terutama di sektor kelautan. Ini mengingat 96 persen wilayah Kepri adalah lautan, sehingga lalu lintas orang hingga barang-barang kebutuhan pokok sangat bergantung dengan alat transportasi laut,” kata Wahyudin.
Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu tingginya angka inflasi di bidang transportasi laut. Kondisi ini juga dapat membuat orang-orang enggan bepergian, hingga menyebabkan operator pelayaran tidak maksimal beroperasi.
“Pemerintah harus segera menyiasati persoalan ini. Bagaimana menjaga inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat tidak turun,” kata Wahyudin.
Dia mendorong Pemprov Kepri meminta tambahan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) ke pemerintah pusat, sebab kenaikan harga BBM cukup berdampak terhadap perekonomian di daerah dengan karakteristik kepulauan ini.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad membeberkan sejumlah skema pengendalian inflasi di daerahnya atas kenaikan harga BBM, antara lain memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM, menetapkan batas kenaikan tarif angkutan penumpang dan barang, mengontrol tingkat margin di setiap rantai distribusi barang pada tingkat yang wajar.(***)