NATUNA, POSMETRO.CO : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Natuna, menggelar rapat pembahasan indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, Senin (8/11) di Bukit Arai.
Kabid Litbang BP3D, Tukino menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan.
“RPJMD tersebut berisikan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional,” ungkap Tukino.
RPJMD Kabupaten Natuna tersebut sebut Tukino menekankan tentang pentingnya visi, misi, dan agenda kepala daerah.
“Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan itu, untuk merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja. Serta mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan yang mengacu pada UU 25/2004,” sebut Tukino.
RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 ujar Tukino lagi, fokus pada misi yang ke enam yaitu reformasi birokrasi yang cerdas.
“Dalam hal ini Smart Birokrasi harus memenuhi enam indikator yaitu, peningkatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas kompetensi SDM, peningkatan sarana dan prasana. Termasuk pemanfaatan teknologi dalam proses layanan, dan perbaikan tata kelola kelembagaan dengan seluruh stakeholder terkait,” ujar Tukino.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Natuna, Raja Darmika menyampaikan bahwa penggunaan teknologi dalam proses pelayanan publik, tidak hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo, tapi bagaimana semua OPD dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik.
“Harus saya sampaikan bahwa pelayanan publik berbasis teknologi bukan hanya fokus pada Diskominfo Natuna saja, tapi bagaimana seluruh OPD dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi secara kreatif dan berinovasi dalam menciptakan pelayanan publik,” kata Raja Darmika.
Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan tambah Raja Darmika, Smart Birokrasi harus dimulai dengan program program inovasi yang kemudian memiliki dampak yang signifikan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
“Berdasarkan hal tersebut agar setiap OPD punya layanan internet yang memadai sehingga mempermudah proses pelayanan. Kami dari Diskominfo siap support OPD yang belum memiliki akses layanan internet,” tambah Raja Darmika.
Selanjutnya, Kabag Organisasi Pemkab Natuna, Sari Ekawati dalam rapat tersebut menuturkan tujuan dari Smart Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi yang baik dan bersih.
Dalam proses untuk menciptakan birokrasi yang baik dan bersih terang Sari Ekawati ada beberapa sasaran yang harus dicapai atau ditingkatkan setiap tahunnya, yaitu Birokrasi yang bersih akuntabel yang mencakup indeks prilaku anti korupsi, nilai SAKIP, dan opini BPK.
Kemudian Birokrasi yang kapabel harus meliputi Indeks Kelembagaan, Indeks SPBE dan Indeks Profesionalitas ASN.
Serta pelayanan publik yang prima yang menjadi point penting dalam menciptakan Smart Birokrasi yang berfokus pada Indeks pelayanan publik.
“Secara sederhana bagaimana setiap OPD dapat memaksimalkan pelayanan publik tentunya di dukung dengan sumberdaya ASN yang berkualitas dan bersih,” kata Sari Ekawati.
Dalam rapat tersebut masing masing kepala OPD menyampaikan secara rinci terkait perencanaan, tujuan, sasaran serta strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang prima. (maz)Â