Susun RKPD 2022, Pemulihan Ekonomi Jadi Prioritas Pemko Tanjungpinang

    spot_img

    Baca juga

    Sekdaprov Adi Pimpin Upacara Hari Peringatan Otonomi Daerah ke-28 Tahun 2024

      KEPRI, POSMETRO: Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara,...

    Gubernur Kepri Lantik PPIH Embarkasi Batam, Tekankan Pelayanan Prima Jamaah Haji

    KEPRI, POSMETRO: Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, melantik...

    Bersama Wujudkan Keluarga Kepri yang Sehat dan Sejahtera

    KEPRI, POSMETRO: Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menghadiri Puncak...

    Festival Indera Sakti, Jadikan Suasana Malam di Penyengat Semakin Gemerlap

    KEPRI, POSMETRO: Gemerlapnya Pulau Penyengat di malam hari semakin...
    spot_img

    Share

    TANJUNGPINANG, POSMETRO.CO :  Kegiatan pemulihan ekonomi menjadi prioritas Pemerintah Kota (pemko) Tanjungpinang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2022.

    Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2021 Penyusunan RKPD 2022, di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, kantor wali kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (18/3/2021).

    Rahma menilai, pelaksanaan musrenbang ini sebagai konsultasi publik yang sangat strategis. Pasalnya, hasil tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan dan program pembangunan, serta penyusunan anggaran yang akan dilaksanakan pada 2022.

    “Konsep kedepan, tetap fokus pada pemulihan ekonomi di segala sektor dari dampak pandemi Covid-19,” ucap Rahma.

    Tahun ini, kita juga mengakomodir musrenbang anak, disabilitas, pemuda, bahkan CSR. Karena itu, kita butuh sinergi, “Penempatan CSR ini juga, tetap bermuara pada pemulihan ekonomi,” tambah dia.

    Rahma menjelaskan, selain fokus pada pemulihan ekonomi, pihaknya juga akan mengatasi permasalahan di kota Tanjungpinang yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

    Untuk itu, Ia berharap dukungan gubernur dan wakil gubernur Kepri dalam pendanaan melalui APBD pemprov. Mengingat, dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki dan juga adanya pembagian kewenangan.

    Terkait pembangunan infrastruktur yang perlu disinergikan pemko dengan pemprov, antara lain pembangunan fly over di kota piring, Km. 8, bundaran tugu adipura di Km. 6, saluran drainase, pemeliharaan dan peningkatan jalan provinsi, normalisasi sungai dan penanganan banjir, penanganan kawasan kumuh, dan penataan destinasi wisata pulau Penyengat.

    “Untuk penanganan banjir ada pembangunan box culvert, tepatnya di Km. 6 depan pom bensin. Beberapa waktu lalu, kita sudah sepakat, pemko selesaikan drainase, pemprov bangun box culvert nya, karena posisinya di jalan provinsi. Tentu kewenangannya di provinsi,” ujarnya.

    Selain itu, ada juga beberapa ruas jalan yang perlu dilakukan pelebaran seperti di Jalan Hanjoyo Putro. Ruas jalan ini semakin sempit, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan kendaraan.

    “Jalan ini juga, salah satu akses menuju pusat pemerintahan di dompak. Mudah-mudahan, ini menjadi prioritas gubernur untuk melebarkan jalannya dan beberapa pembangunan masuk dalam anggaran pemprov yang dilaksanakan di 2022,” harapnya.

    Sementara itu, Kepala Bappelitbang, Surjadi menjelaskan RKPD 2022 ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah 2022. RKPD disusun dari tiga elemen yakni, renja OPD, pokok-pokok pikiran DPRD, dan hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan.

    “Jadi, ini adalah forum resmi penyusunan perencanaan pembangunan menyusun RKPD 2022,” terangnya.

    Tahun ini, lanjut Surjadi, konsepnya ada pra musrenbang, dimana dua hari kemarin pembahasan sidang kelompok dan hari ini (18/3) panel bersama narasumber dari kemendagri, bappenas, pemrov kepri, dan pemko.

    “Disini kita bahas dan menyimpulkan program kegiatan yang diusulkan dalam RKPD 2022,” katanya.

    Dalam RKPD ini, terdapat 19 arah kebijakan prioritas pembangunan kota Tanjungpinang, salah satunya pemulihan ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur yang disebutkan wali kota tadi, seperti pembangunan fly over, bundaran, dan box culvert

    “Bagaimana konsep selanjutnya nanti ada koordinasi antara PU kota dan pemprov Kepri. Karena perencanaanya itu di provinsi,” tutup dia. (MC Dinas Kominfo)