POSMETRO.CO Metro Kepri Lingga

Dianggap Sangat Efektif, Pemkab Lingga Perpanjang Blok Area

Kabag Kominfo dan Humas Pemkab Lingga, Jumadi. (Posmetro.co/ist)

LINGGA, POSMETRO.CO: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga tetap memberlakukan blocking area guna untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Bumi Bunda tanah Melayu. Bagi masyarakat yang saat ini berada di perantauan diminta tak mudik seperti yang dianjurkan oleh perintah pusat dan maklumat Kapolri.

Kebijakan pemerintah daerah tersebut disampaikan Kabag Kominfo dan Humas Pemkab Lingga, Jumadi.

Dikatakan Jumadi, masyarakat harus tetap tinggal di rumah, menghindari bepergian dan tidak mudik sebagai cara mencegah diri tertular atau menularkan penyakit Covid-19.

Menurut pria yang juga akrab di sapa Bung Jodie ini lagi, berdasarkan hasil rapat yang di pimpin oleh Bupati Lingga yang di hadiri, Wakil Bupati, Sekda, Kapolres Lingga, Komandan Lanal Dabo Singkep, Kepala Kejaksaan Negeri Lingga, Komandan Koramil dan sejumlah Forkominda sudah sangat jelas bahwa Kabupaten Lingga menerapkan blocking area bukan lockdown.

Artinya sambung pria senang bergaul ini lagi, pemerintah daerah tetap membuka sejumlah jalur transportasi untuk sembako dan barang namun tidak untuk penumpang.

“Jadi saya kira sudah jelas berbedaan antara Blocking Area dengan lockdown dan yang dilakukan oleh Pemeritah Kabupaten Lingga sudah tepat hal ini dapat di lihat dari jumlah ODP yang semakin hari-semakin berkurang dan bisa di tekan, selain itu berkat kerjasama semua pihak hingga saat ini kita tidak menemukan PDP Covid-19 di Kabupaten Lingga,” jelas Jumadi, Sabtu (9/5).

Dia menambahkan, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Lingga tetap berkomitmen untuk memperpanjang masa blocking area sebab langkah tersebut dinilai cukup efektif dan berhasil dengan melakukan pembatasan-pembatasan orang masuk ke Lingga terkait penyebaran Covid-19 bisa ditekan.

“Bloking Area di perpanjang untuk pembatasan orang masuk ke Lingga sehingga penyebaran Virus Corona. Langkah ini sangat efektif, sampai saat ini Lingga belum ada yang PDP,” jelasnya.

Jumadi menyampaikan, terkait dengan adanya masyarakat yang datang ke Kabupaten Lingga dengan menggunakan kapal penumpang carteran atau mungkin dengan kapal ilegal, sebab diberangkatkan dari pelabuhan-pelabuhan tidak resmi dengan tujuan pelabuhan yang tidak resmi juga dengan tegas dia mengaku hal itu di luar wewenang yang dimiliki oleh Pemda Lingga.

“Kita ada keterbatasan untuk melakukan pemantuan sebab Lingga cukup banyak pulau dan sangat luas, namun apabila mendapatkan informasi tersebut Tim Gugus yang terdiri dari Tim Kesehatan, TNI dan Polri pasti akan langsung melakukan pemantuan, pendampinggan dan pendataan bahkan mungkin sampai pada tindakan tegas,” tukasnya.(mrs)