ADA yang bisa jawab judul di atas? Jika ada yang “berdansa” dengan berkata Rudi yang mana? Ya udah tak usah jawab. Jika ada yang jawab, taksi itu bukan wewenang Rudi sebagai Walikota Batam, hmmm. Keributan soal taksi yang akhirnya berdampak luas ke luar negeri, bukankah ada kepentingan Rudi sebagai dua pemegang tampuk petinggi?
“Seharusnya Rudi mempertemukan kami dengan sopir tapang. Biar jangan ada keributan lagi.”
Itu harapan sopir taksi online kenalan saya. Tiap ada keributan taksi online (kawan itu pakai singkatan taxol) dengan tapang alias taksi pangkalan, dia akan kontak saya. Dia berharap, idenya itu saya tulis dan dibaca Rudi.
“Cobalah ingat. Tiap ada kejadian ribut taksi, mana ada reaksi Rudi. Nanti anak buahnya selalu bilang itu wewenang provinsi.”
Seingat saya, ada juga Rudi pernah nanggapi. Yakni soal dia bantah punya kepentingan pada taksi tapang. Tapi memang betul, rasanya belum dia ajak sopir tapang dan taxol berembug. Ngopi-ngopilah.
Kasihan kita sama polisi gara-gara ribut. taksi ini. Pusing Kapolresta Barelang AKBP Prasetyo dan anak buahnya harus urus laporan warga ke polisi (LP) soal ribut taksi yang tiap hari ada. Beliau inginkan stokeholder untuk mengumpulkan kedua pihak untuk cari solusi. Silakan baca pernyataan itu di koran Posmetro edisi Kamis (5/12).
Nah, klop kan dengan ide teman saya tadi? Stokeholder untuk Batam ya walikota kan? Bisa juga Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pemimpinya cuma satu, Rudi namanya.
Ataukah, kita nunggu Rudi jadi Gubernur Kepri dulu baru ribut taksi redam?***