LINGGA, POSMETRO.CO: Mursidi, Kepala Desa Tanjung Kelit Kecamatan Senayang, menuturkan, pemerintah daerah, provinsi dan pusat harus membantu masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) bidang pendidikan, terkait bantuan perumahan (asrama) khusus KAT di wilayah Daik Lingga.
Permintaan itu diteruskannya setelah ada penyampaian Suku KAT pada acara dialog Kementrian Pemberdayaan Perempuaan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Dinas Sosial Kepri dengan masyarakat dan anak Suku KAT di Linau Air Batu Desa Tanjung Kelit, Kamis (3/10).
“Sekarang mereka (Suku KAT) sudah banyak yang sekolah SMP, untuk melanjutkan ke tingkat SMA, mereka harus bersekolah di Daik Lingga,” ungkap Mursidi, Minggu (6/10).
Pengakuannya, Suku KAT di Desa Tanjung Kelit bermukim di tiga titik, Linau Air Batu, Pulau Mengkuang dan Dapur Luar, yang diperkirakan sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK), dan sekarang sudah banyak mengenyam pendidikan di SMP Tanjung Kelit.
“Tanjung Kelit tidak ada SMA, maka mereka meminta ada asrama untuk anak-anak mereka tanpa harus menyewa, sebab menyewa harus berurusan dengan uang, sedangkan kehidupannya hanya pas-pasan,” kata Mursidi meneruskan permintaan masyarakatnya kala itu.
Supaya anak-anak Suku KAT ingin bersekolah di tingkat SMP di Tanjung Kelit beberapa tahun silam, pihak desa menganggarkan melalui anggaran desa untuk transportasi anak di tiga titik Suku KAT yang ada di Linau Batu, Pulau Mengkuang dan Dapur Luar.
“Alhamdulillah merek ingin bersekolah. Untuk melanjutkan jenjang pendidikan di tingkat SMA, maka pemerintah juga harus memberi perhatian khusus buat mereka, dan kami juga dari desa siap juga membantu,” ucap dia.
Desa membantu dalam artian sambung Mursidi, dalam hal transportasi nantinya, karena dari Tanjung Kelit ke Pelabuhan Sungai Tenam setelah itu baru meluncur ke Daik, semua itu tidak terlepas dari biaya atau ongkos.
“Kalau sudah mengenyam pendidikan di sana (Daik) tidak mungkin anak-anak kita itu harus pulang, pasti mereka harus menginap. Adanya asrama khusus, saya yakin mereka akan fokus,” imbuhnya.
Karena ranah pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga Junaidi Adjam ketika dikonfirmasi menuturkan, kalau terkait asrama, di SMAN 1 Lingga sudah ada dua asrama, mungkin anak-anak KAT bisa tinggal di situ.
“Bicara asrama pendidikan di jenjang SMA, itu sudah menjadi kewenangan Provinsi Kepri, kalau daerah fokus pada pendidikan dasar 9 tahun. Jadi daerah tidak punya kewenangan,” sebut Junaidi.
Jalan terbaik menurut dia, pusat, provinsi dan daerah duduk bersama untuk memberi perhatian pada Suku KAT yang ada di Kabupaten Lingga terutama menyangkut pendidikan di tingkat SMA.
“Kalau daerah tidak berani mengambil kebijakan, yang menyangkut dengan pendidikan SMA, sebab akan menjadi temuan. Namun kita daerah akan siap membantu berkoordinasi supaya aspirasi itu dapat terakomodir,” ujar Junaidi.
Mengenai Suku KAT juga sudah masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga dengan Kementerian, menyangkut pendidikan formal dan non formal Suku KAT.
“Kami sudah membuat rencana strategis dengan pusat, mudah-mudahan KAT di Lingga mendapat perhatian khusus dari pusat nantinya. Kalau mengenai asrama, kami akan berkoordinasi dengan provinsi, supaya aspirasi mereka dapat ditanggapi,” imbuhnya kembali menyebutkan.(mrs)