BATAM, POSMETRO.CO: Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bharum menegur beberapa camat yang tidak hadir dalam dialog interaktif forum kemitraan ormas digelar di Lantai IV Kantor Walikota Batam, Batamcentre, Kamis (15/10).
“Kehadiran camat diperlukan karena mereka juga akan meneruskan ke tingkat lurah. Sehingga ormas di tingkat tersebut juga paham kedudukan dan fungsinya,” tegas Syamsul.
Kegiatan ini diikuti perwakilan Ormas, LSM, yayasan, paguyuban, unsur kecamatan, serta instansi terkait lainnya. Agenda ini untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56, 57 dan 58 Tahun 2017. Teknis pelaksanaan kegiatan telah mentaati protokol pencegahan Covid-19.
Di dalam Permendagri itu sebut Syamsul, terdapat tiga hal utama hubungan masyarakat dan pemerintah. Yakni kemitraan, pelaporan dan pengendalian. Inilah yang perlu menjadi perhatian semua pihak termasuk pemerintah.
“Dalam arti apa yang mereka (ormas) lakukan dan apa yang perlu kita perbaiki. Jadi forum ini sangat penting,” ulas Syamsul.
Syamsul menegaskan, ormas harus menjadi bagian dalam pembangunan termasuk di dalamnya ikut andil meredam segala bentuk konflik yang dapat menghambat pembangunan. Kegiatan ini juga diadakan untuk membangun persamaan visi misi antara ormas-ormas dengan Pemko Batam, Pemerintah Provinsi Kepri maupun Pemerintah Indonesia pada umumnya.
“Kami berterima kasih pada ormas telah jadi Ciber Society. Mereka bagian dari shareholder dan stakeholder dalam pembangunan,” ucap Syamsul.
Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Batam, Riama Manurung menyebutkan, maksud kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman dan persepsi aturan kepada ormas. Hal ini sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
“Adapun tujuannya, meningkatnya pemahaman dan wawasan ormas, LSM, yayasan, paguyuban di Kota Batam terkait aturan yang dimaksud,” imbuhnya.(hbb)