Politik

Siap Tantangan Baru Pemilu di Tengah Pandemi Corona

Suasana rapat koordinasi melalui video conference kesiapan Pilkada Tahun 2020 dengan Kemendagri, KPU RI dan beberapa Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia, Rabu (10/6). (Posmetro.co/maz)

NATUNA, POSMETRO.CO: Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Tasrif didampingi beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah mengikuti rapat koordinasi melalui video conference kesiapan Pilkada Tahun 2020 dengan Kemendagri, KPU RI dan beberapa Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia, Rabu (10/6) di ruang rapat Kantor BP3D Kabupaten Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Ranai,

Dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Penelitian Pengembangan Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan bahwa, berdasarkan data Internasional IDEA saat ini, terdapat 65 negara yang menunda pemilu 2020.

Sedangkan negara yang melaksanakan sesuai jadwal 2020 ada 33 negara. 9 negara belum menentukan waktu pelaksanaan, 2 negara yang menunda ke tahun 2021.

Negara yang melaksanakan Pemilu tahun 2020 periode Januari 7 Juni 2020 sebanyak 16 negara, 21 negara yang memutuskan untuk menunda pelaksanaannya, termasuk Indonesia yang menunda Pilkada Serentak menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Agus Fatoni mengatakan, mengingat penerapan New Normal di masa pandemi Covid-19 ini, tentunya terdapat tantangan baru dalam pelaksanaan Pemilu serentak.

Oleh karenanya sebutnya, ia mengharapkan kepada seluruh instrument pelaksanaan Pemilu agar membangun koordinasi yang lebih intens, baik di tingkat pusat sampai pada tingkat desa.

“Ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu di masa pandemi tidak pula menjadi halangan bagi seluruh masyarakat untuk memberikan haknya, sebagai bentuk implementasi kedaulatan berdemokrasi,” ungkap Agus Fatoni.

Hal senada juga disampaikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, dimana terdapat beberapa tantangan maupun solusi penyelenggaraan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 ini.

Di antaranya terkait masalah anggaran yang saat ini sedang dibahas, dan berbagai persiapan pilkada serentak yang akan digelar berdasarkan aturan protokoler kesehatan.

Sedangkan masalah keamanan dan ketertiban, menurut Syarifuddin, dibutuhkan langkah cepat, di antaranya membahas kembali kesiapan anggaran yang harus disejalankan dengan pemenuhan fasilitas bagi menjamin kesehatan masyarakat.

“Serta keterlibatan unsur TNI dan Polri yang akan menjadi ujung tombak pengamanan dan penertiban Pilkada,” kata dia.

Syarifuddin juga menegaskan bahwa, jaminan keselamatan bagi para perangkat Pemilu juga harus menjadi perhatian bersama, mengingat para petugas akan melakukan pelayanan dengan begitu banyak massa.

“Sosialisasi serta pendekatan persuasif harus dilakukan sejak awal, mulai dari lini terkecil, seperti keluarga dan rukun tetangga. Pada dasarnya adalah sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan mencegah penularan Covid-19, tanpa mengurangi asas-asas demokrasi dalam pelaksanaan nanti,” kata dia.(maz)