Sirajudin Nur Usulkan Anggaran Jaring Pengaman Sosial Ekonomi Masyarakat

    spot_img

    Baca juga

    Pendaftaran Fuel Card 5.0 Sudah Mulai Dibuka, Ini syaratnya

    BATAM, POSMETRO.CO : Pendaftaran Fuel Card 5.0 sebagai kartu...

    Rudi Tekan PT Adhi Karya Terkait Pengerjaan Masjid Agung Harus Selesai Tepat Waktu

    BATAM, POSMETRO.CO : Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mendorong...

    Halal Bihalal Keluarga Besar Legiun Veteran RI Kota Batam

    BATAM, POSMETRO.CO : Berlangsung di Hotel Golden View Bengkong,...

    Bolehkah Menikung di Area Blindspot? Ini Penjelasannya!

    BATAM, POSMETRO: Saat berkendara, kita sering dihadapkan dengan situasi...

    Warga dan Pihak Sekolah Yayasan Yos Sudarso Ambil Kesepakatan Lewat Mediasi

    BATAM, POSMETRO.CO :  Cek cok sempat terjadi. Warga Kampung...
    spot_img

    Share

    Sirajudin Nur

    BATAM, POSMETRO.CO : Di tengah merebaknya wabah virus covid-19 yang melanda hampir seluruh daerah di Indonesia termasuk Kepulauan Riau, Sirajudin Nur yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kepri menyampaikan usulan anggaran untuk program jaring pengaman sosial ekonomi bagi masyarakat Kepulauan Riau.

    “Jaring pengaman sosial dan ekonomi perlu segera direalisasikan, mengingat kondisi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi di tengah merebaknya wabah virus covid-19,” jelas Sirajudin.

    Diterangkan Sirajudin, jaring pengaman sosial ekonomi ini berbentuk bantuan bahan pokok bagi masyarakat kurang mampu dan ekonomi lemah, untuk menjamin ketahanan ekonomi keluarga.

    Bantuan bahan pokok ini diprioritaakan bagi keluarga pasien, keluarga ODP, dan masyarakat berpenghasilan rendah dan korban PHK.

    “Pemerintah harus bisa menjamin keberlangsungan hidup masyarakat ditengah situasi seperti ini. Salah satu hal yang sangat mendesak dilakukan adalah program jaring pengaman sosial ekonomi ini,” jelasnya.

    Dijelaskannya lagi, banyak masyarakat kita yang terpaksa mengurangi aktifitas ekonomi demi keselamatan jiwanya. Ini tentu berdampak buruk terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

    “Selain fokus kepada upaya pencegahan dan penanganan medis, pemerintah juga perlu memprioritaskan penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat kita saat kini. Karena itu saya usulkan anggaran penanganan dampak ekonomi sekitar Rp10 miliar untuk membantu masyarakat dalam bentuk kebutuhan pokok. Semoga ini bisa direalisasikan,” harapnya. (dye)