BATAM, POSMETRO.CO: Aksi ratusan massa yang tergabung dalam persatuan pedagang Pasar Induk Jodoh, dengan mendatangi Kantor Pemerintah Kota Batam, guna mempertanyakan status mereka yang menjadi korban revitalisasi mendapatkan perhatian dari Lukita Dinarsyah Tuwo.
Mantan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam ini kepada wartawan, Senin (11/11) pagi mengatakan, ia sangat prihatin dan sedih atas apa yang telah dialami oleh para pedagang.
Namun demikian, ia berpendapat apa yang terjadi tersebut akibat proses yang kurang pas atau tidak benar. Meski apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam memiliki tujuan baik. yakni merevitalisasi Pasar Induk Jodoh menjadi sebuah tempat yang ideal dan pas untuk para pedagang berjualan nantinya.
“Pada dasarnya, pembangunan adalah proses yang sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Bagi saya, pembangunan itu harus ‘memanusiakan’ manusia. Bahkan saya memandang proses pembangunan sama pentingnya dengan tujuannya. Proses tidak boleh semena-mena” jelas mantan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Wamen PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Waka Bappenas) dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.
Terkait pembangunan Pasar Induk Jodoh yang kemudian ada aksi demo oleh para pedagang,tambahnya, dirinya melihat bahwa tujuan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam melakukan revitalisasi adalah agar pasar induk lebih baik. Khususnya untuk kemudian melancarkan distribusi dan mengendalikan harga bahan-bahan pokok di Batam.
Sayangnya, tujuan yang baik itu menjadi tercoreng karena prosesnya yang tidak benar. Terbukti dengan adanya ketidakpuasan berujung demo dari para pedagang di sana.
“Nah dalam konteks proses tersebut, menjadi sangat penting di sini. Kita belajar dari pengalaman pak Jokowi saat beliau menjadi Wali Kota Solo. Cara beliau memindahkan para PKL di sana sungguh membuat saya sangat kagum. Beliau begitu sabar berdialog dengan para pedagang, hingga 54 kali, sembari makan siang, sebelum akhirnya para pedagang tersebut rela direlokasi ke tempat yang baru. Cara ini sesungguhnya harus juga dilakukan di Batam. Bagi saya, para pedagang itu hanya perlu diajak berkomunikasi dan berdialog. Pemimpin daerah harus mau duduk bersama, tidak diwakilkan kepada Kepala Dinasnya. Lebih baik lagi ini dilakukan dalam posisi lesehan, untuk mendengarkan keluhan dan kekhawatiran masyarakatnya,” jelasnya.
Dengan duduk bersama dan mendengarkan suara-suara dari akar rumput, berkali-kali, jelasnya lagi, akan diperoleh dua sisi positif. Yakni pemimpin daerah bisa tahu dan paham apa-apa saja yang menjadi pemikiran dan permintaan para pedagang terkait revitalisasi. Kemudian, pemerintah daerah juga bisa menyampaikan dengan baik apa-apa saja kebijakan dan posisinya, sehingga akhirnya harus merelokasi para pedagang untuk sementara waktu.
Mungkin, dalam pertemuan pertama belum berjalan dengan baik. Akan tetapi bisa dilakukan dalam beberapa kali pertemuan hingga menghasilkan apa yang diinginkan dari kedua belah pihak. Setiap Kepala Daerah mempunyai alokasi APBD untuk menjamu tamu-tamu penting. Kalau saya, daripada dana tersebut tersita untuk menjamu para tamu secara mewah, sebagian besar dana tersebut akan saya gunakan untuk berdialog dan mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat
“Dan menurut saya, tertunda tidak apa-apa. Pembangunan itu memang proses yang membutuhkan waktu. Kita harus sabar, hingga para pedagang menjadi paham dan mengerti. Sambil, kita terus jelaskan bahwa yang dilakukan ini, untuk membuat para pedagang menjadi lebih baik lagi,” jelasnya.
Saat bersamaan, solusi terbaik ditawarkan bagi para pedagang. Seperti memberikan prioritas kepada para pedagang yang ada di sana untuk relokasi ke tempat yang strategis secara gratis atau tidak dipungut bayaran. Kecuali tentunya, membayar retribusi yang resmi kepada Pemerintah Daerah. Dalam rangka menjaga dan memelihara kebersihan dan kelayakan pasar itu sendiri. Hal yang sama ditawarkan kepada pedagang, bahwa saat selesai renovasi, maka mereka juga mendapatkan prioritas untuk mendapatkan tempat terlebih dahulu, dengan biaya yang murah. Di sini artinya kita berpihak kepada ekonomi rakyat, ekonomi yang dinikmati dan menjadi hajat hidup banyak pihak.
“Jadi sekali lagi, akan lebih baik jika komunikasi tetap dilaksanakan secara langsung oleh pimpinan daerah. Saya yakin ada hal-hal yang dianggap kurang pas dan memunculkan beberapa penolakan. Seperti yang terlihat dalam aksi-
aksi para pedagang beberapa waktu lalu. Mudahan-mudahan, permasalahan para pedagang pasar induk jodoh ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan bisa mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Baik pedagang maupun
pemerintah kota (masyarakat lainnya)” jelasnya.
Ia pun berharap Batam memiliki pasar induk yang bisa memenuhi semua kebutuhan bahan pokok masyarakatnya, sehingga akhirnya harga kebutuhan hidup bisa ditekan kenaikannya.
“Harapan saya dalam waktu mendatang ada solusi yang terbaik, khususnya untuk para pelaku ekonomi rakyat yang mengalami penggusuran. Supaya para pedagang bisa tetap berdagang di tempat yang strategis, sambil menunggu pembangunan pasar induk selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah. Semoga di tahun-tahun mendatang, Batam maju kotanya, bahagia rakyatnya. Batam Bahagia Mendunia. Salam bahagia dari Lukita Dinarsyah Tuwo,” menutup pembicaraan ini.(*/waw)