BATAM, POSMETRO.CO: Soerya Respationo salah seorang tokoh di Kepri menyinggung soal pertumbuhan ekonomi di Kepri yang kini, kian melambat. Soerya mengatakan, yang salah bukan ekonominya, tapi tata kelola pemerintahan daerah dan mental attitude ASN yang menjalankan perekonomian dan pemerintahan di Kepri ini. Katanya, itu yang harus dibenahi.
“Budaya minta uang dihilangkan. Karena pengusaha ini kenanya dua kali. Itu yang dikeluhkan pengusaha,” ujar Soerya di sela-sela penandatanganan kontrak politik pertumbuhan ekonomi 7 persen, bila menjabat nanti di Graha Kamar Dagang Industri (Kadin) Provinsi Kepri, Jumat (1/11).
Soerya menyinggung mental ASN di Kepri dalam birokrasi yang buruk. “Tidak ada sesuatu yang gratis itu dihilangkan. Kalau memang gratis ya gratiskan, kalau memang ada biayanya ya ada biayanya,” katanya lagi.
Terkait pembangunan infrastruktur jalan yang dibangun dari APBD Provinsi Kepri, pelebaran jalan di Batam, Soerya mendukung program pemerintah. Tapi, sambung dia, jangan korbankan sektor informal. Seperti pedagang kaki lima yang digusur akibat pelebaran jalan. “Penggusuran itu tidak disarankan. Tapi penataan yang disarankan,” sebutnya.
Lanjut Soerya, jika pedagang kaki lima digusur lalu direlokasikan di tempat yang tidak terjangkau, bagaimana ekonomi kerakyatan akan tumbuh.
“Jangan matikan sektor informal ini. Kalau dimatikan, pertumbuhan ekonomi akan sulit bergerak 7 persen,” singgungnya.
Untuk itu, dirinya bersama Isdianto, plt Gubernur Kepri berkomitmen untuk memajukan pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen. “Cagub tak boleh berkata-kata, tapi harus berkarya nyata. Pak Isdianto sanggup jadi Cawagub saya, kami berpasangan,” timpal Soerya yang dijawab anggukan Isdianto. Pada kesempatan itu Isdianto memperkenalkan singkatan dari dua nama, Soerya dan Isdianto yang digabung. SIPP: Soerya Isdianto Pasti Paten.
Isdianto menambahkan, bahwa Kadin harus percaya diri dalam bertarung. Mampu membawa keterpurukan keluar, sehingga perekonomian akan lebih baik.
Sementara, Lukita Dinarsyah Tuwo, ia yakin pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen bisa tercapai di Batam. Karena ia melihat masih banyak potensi yang belum digali.
“Ini harus dinikmati seluruh masyarakat Batam, termasuk yang di pulau-pulau,” kata Lukita usai menandatangani kontrak politik pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen di Graha Kadin Kepri, Batamcentre.(cnk)