KARIMUN, POSMETRO.CO : Aksi 13 ormas yang meminta FPI dan LMB dibubarkan di Karimun, mendapat tanggapan dari Kuasa Hukum FPI Karimun, Edward Kevin Rambe.
Dalam rilisnya yang dikirim ke Posmetro, Selasa (9/7/2019) kemarin, Kevin memastikan tuntutan pembubaran FPI merupakan hal yang membingungkan. Kevin pun menulis empat poin tanggapnya terkait tuntutan 13 ormas tersebut.
“Pertama Saya kurang memahami maksud dari bang Piter, dari Pameral seperti yang diberitakan, satu sisi menuntut FPI dibubarkan namun disisi lain siap membantu FPI menutup tempat prostitusi. Kedua Perlu dipahami, saat itu FPI hanya menyampaikan laporan dugaan perjudian ke Penegak Hukum yang ada di Kabupaten Karimun, hal tersebut berawal dari dorongan warga setempat dengan membuat petisi menolak judi yang ada di kabupaten Karimun,” tulis Kevin.
Ketiga, lanjut nya Tidak ada kewajiban hukum bagi FPI untuk berkoordinasi terhadap ke 13 ormas tersebut, apalagi masalah dugaan tindak pidana.
“Masak koordinasi sama Ormas ya harus sama Polisi lah. Dan yang penting, FPI di Karimun bergerak berdasarkan Surat Keputusan langsung dari FPI Pusat, saya rasa Masyarakat sudah mengenal FPI, dan patut untuk di sampaikan tidak ada yang bisa menolak kehadiran FPI di Karimun selama FPI tidak melanggar undang-undang, hal ini sudah di atur secara Tegas dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945, masak karena FPI mengirim Surat Dugaan Tindak Pidana Perjudian yang meresahkan masyarakat, lantas FPI dibubarkan,” tutupnya.(ria)