LINGGA, POSMETRO.CO : Isu people power yang saat ini santer terdengar, tidak seutuhnya diterima oleh semua pihak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lingga, Badiul Hasani, juga ikut mengimbau pada masyarakat Kabupaten Lingga, agar tidak terjebak dan terpancing dengan ajakan pihak manapun melakukan aksi tersebut.
“Kita harap masyarakat jangan mudah terpancing dengan ajakan people power, karena pemilu itukan ada penyelenggaranya, terkait pelanggaran ada Bawaslu, yang jelas kita jangan terpancing dengan ajakan people power, yang efeknya tidak baik,” ungkap Badiul Hasani, Kamis (16/5).
Dikatakan, Kabupaten Lingga sebagai Bunda Tanah Melayu yang identik dengan keislamannya, keramahan, menjunjung nilai kebersamaan serta musyawarah mufakat menjadi hal terpenting dalam mengambil suatu keputusan.
“Apa lagi motto kita Bertingkap Alam Berpintu Ilahi, berarti kita hidup di wilayah yang sejuk, aman dan damai. Jadi mari kita jaga bersama-sama hingga tidak ternoda dari hal yang sifatnya tidak baik, hingga berdampak pada perpecahan antar sesama,” terang Badiul menghimbau.
Menurutnya, Kabupaten Lingga mayoritas masyarakatnya Melayu tetaplah mengedepankan adat istiadat, yang bersandi sarak, sarak bersandikan kitabullah. Artiannya, berbuat sesuatu itu, pedomanilah pada adat, sarak dan kitabullah, sehingga tidak lari dari hukum agama.
“Terkait Pilpres, penyelenggara sudah ada, semua itu kita kembalikan pada KPU dan Bawaslu. Kurang puas bisa di lanjutkan ke atasnya lagi. Kami dari MUI Lingga meminta masyarakat tidak terpancing dengan People Power yang di gaungkan, sehingga membuat negara kita kian tidak kondusif. Semua ada aturannya, permasalahan itu kita serahkan pada pihak penyelanggara jangan kita ikut terlibat dengan situasi seperti itu,” imbuhnya meminta sekali lagi.
MUI Kabupaten Lingga tetap menyerahkan hasil Pilpres 17 April 2019 pada KPU, dan mengimbau masyarakat supaya menunggu hasil keputusan pada 22 Mei 2019, setelah rekapitulasi secara nasional rampung.
“Biarlah KPU dan Bawaslu yang bekerja sebagai penyelenggara, semua sudah aturan mainnya, tidak perlu melakukan tindakan yang merugikan banyak dan berpotensi perpecahan antar sesama,” pungkasnya.
Ketua LAM Kabuaten Lingga Dato Sri H Muhammad Ishak juga mengungkapkan hal sama, dengan begitu, ia mengharapkan agar masyarakat tidak terhasut atau terprovokasi atas ajakkan people power tesebut.
“Mari kita ciptakan Kabupaten Lingga yang aman, damai dan sejuk. Apa lagi Lingga Bunda Tanah Melayu identik dengan islam. Melayu Lingga itu, beradat, beradab, berbudi, beragama dan bermarwah. Jangan terpancing lah dengan hal-hal yang orientasinya memecah belah,” ucapnya.
Diketahui, people power adalah penggulingan kekuasaan presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat. Upaya ini dilakukan dengan cara seluruh rakyat turun ke jalan agar Presiden meletakkan jabatannya karena dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyimpangan. (mrs)