POSMETRO.CO Nasional

Hasil Survei POPS: Elektabilitas Partai Golkar Naik, Partai Demokrat Turun

JAKARTA, POSMETRO.CO: Survei Public Opinion Poll Syndicates ( POPS) yang mengukur pendapat masyarakat Indonesia terhadap perekonomian masyarakat serta dinamika elektoral partai politik, setelah satu tahun dampak Covid 19 melanda Indonesia menyebutkan pendapatan keluarga mengalami penurunan.

Dalam Survei jejak pendapat ini melibatkan 2.180 responden dari 190.779.969 warga Indonesia yang terdaftar di DPT pemilu 2019. Responden diambil sebagian besar berstatus rumah tangga pekerja yaitu 70,4 persen dan selebihnya pada rumah tangga usaha dengan komposisi 29,4 persen.

Dan tersebar di 34 provinsi dan dipilih lewat metode multi stage random sampling. Survei mencantumkan margin of error survei ini kurang lebih 2,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengambilan data survei ini menggunakan cara wawancara melalui pertanyaan terbuka dan menggunakan kuisioner dengan menerapkan protokol kesehatan antara surveyor dan responden. Survei dilakukan pada rentang waktu 11 -23 Februari 2021. Untuk menghasilkan kualitas survei yang akurat dan valid dilakukan recheck dan reconfirm terhadap 20 persen data responden dari 2180 responden.

Responden terpilih adalah Responden yang sudah berumur lebih dari 17 Tahun, secara kriteria demographi responden yang tingal di perkotaan 53,4 persen dan di pedesaan 46,6 persen.

Berdasarkan aktivitas responden sehari- hari sebanyak 41,8 persen merupakan pekerja di sektor formal & informal baik di Swasta, BUMN maupun ASN, sebanyak 28,8 persen merupakan ibu rumah tangga, sebanyak 29,4 persen merupakan pelaku usaha atau pemilik usaha.

Dari sebanyak 34,3 persen masyarakat Indonesia yang terwakili oleh 2.180 responden menyatakan, akibat dampak pandemi Covid 19 selama satu tahun ini keadaan ekonomi keluarga mengalami penurunan pendapatan hingga diatas 50 persen. Dan sebanyak 49,8 persen menyatakan ekonomi keluarga mereka mengalami penurunan pedapatan di bawah 50 persen dibanding sebelum ada pandemik Covid 19.

Sementara, sebanyak 8,7 persen menyatakan ekonomi keluarga mereka pendapatan tetap sedang sebanyak 6,2 persen menyatakan ekonomi keluarga mereka mengalami peningkatan pendapatan keluarga.

Artinya, 34,3 persen masyarakat Indonesia terancam masuk dalam jurang kemiskinan. Dan sebanyak 49,8 persen kemungkinan terus merosot pendapatannya apabila program pemulihan ekonomi mengalami stagnasi.

Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp.203,9 triliun untuk perlindungan sosial selama pandemi Covid-19. Perlindungan sosial ini direalisasikan dalam bentuk berbagai program dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat lapis bawah.
Presiden Joko Widodo mengatakan sejumlah program perlindungan sosial tersebut di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), BNPT Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, BLT, Dana Desa, Banpres Produktif untuk Modal Kerja UMKM, subsidi gaji, dan diskon listrik.

Program ini diberikan pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Dari hasil survei ini sebanyak 53,6 persen menyatakan bahwa program perlindungan sosial yang disalurkan pemerintah selama covid sangat membantu keadaan ekonomi keluarga mereka.

Sedangkan sebanyak 26,8 persen menyatakan kurang cukup membantu kesulitan ekonomi keluarga mereka selama covid. Sebanyak 19,6 menyatakan program tersebut tidak memberikan efek meringankan perekonomian keluarga mereka. Karena mereka mengaku tidak menerima program tersebut.

Dalam survei ditemukan, bahwa penurunan pendapatan keluarga pekerja menjadi penyebab penurunan pendapatan rumah tangga Indonesia. Meliputi, penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan dan jam kerja berkurang sebanyak 61,8 persen.

Sejumlah rumah tangga pelaku usaha juga mengakui pendapatan berkurang karena event, liburan, maupun aktivitas lain yang terpaksa dibatalkan karena pandemi, mencapai 38,2 persen.

Dari hasil semua ditemukan sebanyak 56,7 persen masyarakat mengaku pengeluaran rumah tangga justru bertambah. Misalnya, untuk makanan minuman dan listrik. Namun 37,4 persen masyarakat mengakui pengeluaran untuk acara sosial, Leisure berkurang dan sebanyak 5,9 persen menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka seperti biasa saja.

Survei ini juga menemukan optimisme konsumsi pada masyarakat Indonesia usai pandemi. Sebanyak 54,7 persen responden mengaku akan melakukan konsumsi lebih jika Covid-19 berakhir. Sementara itu,7 lalu 29,4 persen responden Indonesia mengaku akan melakukan konsumsi dalam jumlah yang sama. Sedangkan 15,9 persen dari mereka mengaku akan mengurangi konsumsi.

Bisa disimpulkan bahwa tujuan utama dari analisis ini adalah melihat dampak dari Covid-19 bagi kondisi sosial ekonomi di Indonesia saat ini. Berdasarkan hasil penelitian, keadaan Covid-19 memiliki dampak negatif dan positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indonesia, di antaranya berupa dampak negatif dalam perekonomian Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan karena berbagai halangan yang membuat pendapatan masyarakat berkurang.

Politik Nasional

Sementara dalam dinamika politik nasional, harapan masyarakat terhadap konsolidasi elite politik 2021 menunjukkan bahwa 34,3 % responden berharap tokoh politik ataupun pemerintah pusat dan daerah saling bekerja sama secara selaras dalam mengatasi dampak multidimensi akibat pandemi Covid-19.

Hasil survei juga menunjukkan, sebanyak 20,6 % responden berharap tokoh politik ataupun pemerintah pusat dan daerah turun ke masyarkat langsung untuk berdialog dengan masyarakat.

Lalu, sebanyak 45,1 % responden meminta tokoh politik ataupun pemerintah pusat dan daerah menjaga ketenangan dan stabilitas kondisi negara. Hal ini membuktikan kalau mayoritas masyrakat menolak kegaduhan politik nasional disaat pandemik covid 19 .

Sedang hasil survei elektabilitas parpol dengan pertanyaan dari 9 partai politik yang ada di DPR RI mana yang akan jadi pilihan masyarakat jika pemilu di gelar di saat pandemi covid, ditemukan jawaban sebanyak 17,4 persen menyatakan tidak tahu, rahasia, atau tidak memilih.

Dari Partai beridentitas Islam, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki elektabilitas yang tertinggi dan trendnya meningkat dibandingkan hasil pemilu 2019. Dari 9.69 persen menjadi 10,7 persen, sedangkan PAN mengalami penurunan yang signifikan akibat tergembosi dengan hengkangnya tokoh sentral PAN, Amien Rais yang membentuk partai baru.

Sedangkan partai nasionalis yang mengalami penurunan adalah PDI Perjuangan dan Nasdem. Walaupun penurunan tingkat elektabilitas masih di bawah 1 persen. Sedang yang paling merosot tingkat keterpilihannya adalah Partai Gerindra akibat dari framing negative akibat kader inti Gerindra yang di kabinet terjerat oleh KPK.

Sementara ada kenaikan signifikan terkait tingkat keterpilihan Partai Golkar hingga 18,7 persen dibandingkan hasil pemilu 2019 yang disebabkan kekompakan kader-kader Partai Golkar yang ada di eksekutif dan legislatif baik dipusat maupun daerah.

Penurunan tingkat keterpilihan PDI Perjuangan yang hanya berkisar 0,13 persen, menandakan bahwa dampak tertangkapnya kader PDI Perjuangan oleh KPK dalam kasus korupsi Bansos tidak banyak memberikan dampak yang signifikan terhadap pilihan masyarakat terhadap PDI Perjuangan.

Sementara tingkat keterpilihan Partai Demokrat mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan hasil pemilu 2019 sebesar 7,77 persen menjadi 5,4 persen karena persepsi pemilih menyatakan ada potensi konflik di internal Partai Demokrat, yang akan bisa menyebabkan kepengurusan ganda jelang pemilu 2024. (fri/***)