BATAM, POSMETRO.CO: Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Sudin SE, melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam, Jumat (21/2) pagi. Dalam kunjungan tersebut, Sudin mendukung penuh Penguatan Ditjen PSDKP serta menerap masukan dari awak kapal pengawas.
Saat meninjau kapal ikan asing hasil tangkapan dan kapal pengawas perikanan di pangkalan PSDKP Batam, Sudin menerima masukan dari para awak kapal. Masukan tersebut seperti penguatan Ditjen PSDKP dan peningkatan kesejahteraan awak kapal pengawas perikanan dalam pemberantasan illegal fishing di lautan Indonesia.
“Peran PSDKP ini penting dalam menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan, jadi harus didukung baik dari sisi penganggaran maupun pemenuhan sarana pendukung pengawasan,” ungkap Sudin.
Menurut Sudin, dalam memberantas kapal asing ilegal di laut, maka sangat diperlukan penguatan kemampuan Kapal Pengawas Perikanan agar hasilnya lebih maksimal. Bahkan kapal pengawas ini harus dalam kondisi prima dan berukuran lebih besar, karena kapal ilegal yang dihadapi punya kemampuan yang tinggi.
“Bukan hanya armada Kapal Pengawas perikanannya saja yang harus dibenahi, kesejahteraan awak kapal pengawas juga harus diperhatikan,” tutup Sudin.
Di tempat yang sama, Plt Direktur Jenderal PSDKP, Nilanto Perbowo menyampaikan bahwa, Ditjen PSDKP siap untuk menindaklanjuti dukungan dari DPR-RI dengan sebaik-baiknya.
Namun untuk memaksimalkan pekerjaan itu, Nilanto mengusulkan agar ada penambahan armada kapal pengawas perikanan lima tahun ke depan. Selain itu, skema peningkatan kesejahteraan awak kapal pengawas perlu diperhatikan juga.
“Pangkalan PSDKP Batam merupakan salah satu unit pengawasan yang berhadapan langsung dengan kapal-kapal asing di wilayah perairan di Laut Natuna Utara,” ucapnya.
Seperti diketahui, lanjut Nilanto, saat ini ada sebanyak 49 kapal asing ilegal hasil tangkapan Pangkalan PSDKP Batam. Dari jumlah kapal tersebut 38 kapal berbendera Vietnam, 7 kapal berbendera Malaysia, 1 kapal berbendera Panama dan 3 kapal berbendera Indonesia.
“Pengawasan di Laut Natuna Utara sangat krusial, oleh karena itu, PSDKP bersyukur dan sangat gembira dengan perhatian dan dukungan dari Komisi IV,” tutupnya.(jho)