Pemerintah Karimun Terkesan ‘Buta’

    spot_img

    Baca juga

    SD Yos Sudarso III Diserang, Guru dan Kepsek Dikeroyok

    BATAM, POSMETRO: Sekolah Dasar Swasta Yos Sudarso III di...

    Triwulan I 2024, Jumlah Penumpang Kapal Pelabuhan Batam Capai 2 Juta Orang

    BATAM, POSMETRO: Sepanjang Triwulan I 2024, Badan Usaha Pelabuhan...

    PWI Kepri Terima Kunjungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepri

    >>>Kampanyekan Program Merdeka Belajar TANJUNGPINANG, POSMETRO.CO : Persatuan Wartawan Indonesia...

    Peran Strategis Pabrik Baru, Batam Memperkuat Posisi sebagai Pusat Industri

    BATAM, POSMETRO.CO : Batam terus berkembang sebagai pusat pertumbuhan...

    Persiapan Muhammad Rudi Menuju Pilkada 2024  

    >>>Komunikasi dengan Partai Politik Kepri  BATAM, POSMETRO.CO : Setelah menyatakan...
    spot_img

    Share

    PENULIS: Hamdi

    Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

    PASCA seminggu yang lalu himpunan mahasiswa Kundur menggelar mimbar bebas menyuarakan, menyampaikan, bahkan hingga menuliskan keluh-kesah yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Karimun.

    Hal itu dilakukan karena ada yang tidak beres dari kinerja pemerintah daerah, dan ada yang tidak tuntas dari pelaksanaan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah. Aspirasi yang disampaikan mengenai visi misi lembaga eksekutif yang tidak direalisasikan, dan fungsi pengawasan dari lembaga legislatif yang hari ini terkesan tidak dijalankan.

    Itu semua merupakan bentuk kekecewaan yang diekspresikan para mahasiswa. Namun hari ini kekecewaan itu bertambah karena, sudah seminggu tuntutan yang kami sampaikan pada saat aksi yang dipublikasikan melalui media, sebagai salah satu perpanjangan tangan masyarakat terhadap pemerintah, selaku mata publik agar, aspirasi yang dikeluarkan bisa sampai kepada pemerintah, nyatanya tidak dibaca dan didengar (dalam artian penindaklanjutan).

    Pemerintah daerah terkesan buta melihat tulisan yang kami sampaikan dan terkesan tuli atas suara-suara aspiratif yang kami dengungkan pada saat menjelang hingga malam peringatan berdirinya Kabupaten Karimun yang ke-20 tahun.

    Terkait itu kembali timbul pertanyaan. Kemana sebenarnya pemerintah? Mereka seolah-olah tidak peduli dengan suara putra-putri daerah, karena tidak ada sidikit pun tanggapan terkait aksi yang kami lakukan, tidak ada satu pun asumsi yang dikeluarkan oleh bapak bupati ataupun oligarkinya.

    Pemerintah sepertinya tidak mengindahkan gerakan yang kami lakukan secara santun dan kondusif. Bukan bermaksud mengancam, tapi jangan salahkan kami apabila ada gerakan lanjutan yang pastinya berbeda dari gerakan 12 oktober kemarin.

    Karena jika pemerintah tidak mau mengevaluasi diri atas gerakan yang kami lakukan, maka kami yang akan mengevaluasi gerakan itu sendiri. Sebagai solusi terakhir, pemerintah harus dididik melalui parlemen jalanan yang berpeluang menghilangkan kesantunan dan menghidangkan banyak kecaman.

    Untuk itu, ke depan kami selaku putra-putri daerah akan memiliki sedikit persepsi yang berbeda mengenai bumi berazam namun, tetap dengan esensi yang sama. Lalu, dimanifestasikan melalui gerakan dalam frekuensi yang seirama ala pemuda. Karena ada kalanya azam Karimun yang mulia itu harus ditempuh melalui jalan berkerikil dan terfragmentasi.

    Maka implementasi dari itu akan menjadikan azam bukan sekedar ukiran yang dibentuk sebagai estetika, tapi ukiran yang dibentuk agar terwujud masyarakat sejahtera.

    Cahaya untuk Karimun harus semakin diterangkan, sapaan untuk Karimun harus terus digaungkan.***