Ketua LAM Batam Tolak People Power

    spot_img

    Baca juga

    Warga dan Pihak Sekolah Yayasan Yos Sudarso Ambil Kesepakatan Lewat Mediasi

    BATAM, POSMETRO.CO :  Cek cok sempat terjadi. Warga Kampung...

    Minggu Ini, Pengundian Final Season 4 di Grand Batam Mall

    BATAM, POSMETRO.CO : Pengundian Shop & di Win Grand...

    Kepala BP Batam: Industri Berkembang, Ekonomi Tumbuh, Batam Sejahtera

    BATAM, POSMETRO: Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad...

    SD Yos Sudarso III Diserang, Guru dan Kepsek Dikeroyok

    BATAM, POSMETRO: Sekolah Dasar Swasta Yos Sudarso III di...

    Triwulan I 2024, Jumlah Penumpang Kapal Pelabuhan Batam Capai 2 Juta Orang

    BATAM, POSMETRO: Sepanjang Triwulan I 2024, Badan Usaha Pelabuhan...
    spot_img

    Share

    Nyat Kadir

    BATAM, POSMETRO.CO : People power, pernyataan yang sempat dilontarkan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais ini sempat menjadi isu hangat yang diperbincangkan masyarakat. Amien Rais menduga adanya adanya dugaan kecurangan pada Pilpres 2019.

    Namun pernyataan ini tak sepenuhnya dianggap benar oleh tokoh-tokoh masyarakat. Banyak tokoh masyarakat memberikan penolakan terkait isu people power atau pengerahan masa ini. Termasuk Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, Nyat Kadir.

    Nyat Kadir menyatakan penolakan tegas terkait isu people power ini. Menurutnya, tidak ada alasan mendasar untuk melakukan gerakan people power. “Saya sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu menolak dengan keras isu people power ini,” ujar Nyat Kadir saat ditemui di Bandara Hang Nadim saat hendak bertolak ke Jakarta, Selasa (14/5) sore.

    Menurutnya, tidak alasan mendasar untuk melakukan people power. Karena menurutnya, hingga saat ini pemerintahan Joko Widodo masih berada pada jalur yang benar.

    Nyat Kadir menyadari jika, isu people power ini muncul karena adanya rasa kekecewaan terhadap KPU dan Bawaslu. Namun menurutnya, KPU dan Bawaslu khursusnya di Kepri sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sesuai aturan yang ada. “Masyarakat dan saksi-saksi-saksi setiap partai menyaksikan. Jika ada rasa tidak puas bisa disalurkan dan dilayani oleh KPU dan Bawaslu,” sebutnya.

    Nyat Kadir juga khawatir jika gerakan people power ini sampai terjadi, apalagi untuk penggulingan kepala pemerintah yang sah. Pasalnya, gerakan ini sangat berdampak buruk bagi kita semua. “Keadaan negara bisa amburadur, kerusuhan antar masyarakat tidak terhindar, dunia tidak akan percaya lagi pada kita dan, kita harus memulai dari nol,” tuturnya. (ddt)