JAKARTA, POSMETRO.CO : Ketua DPP Gerindra Moh Nizar Zahro menilai permintaan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) agar diberikan dispensasi soal larangan kampamye di Pondok Pesantren sebagai hal yang aneh.
“Mestinya kubu Jokowi-Ma’ruf berkaca karena sedari awal selalu mengkritik kegiatan cawapres Sandiaga Uno di kampus-kampus. Padahal kegiatan itu bukan kampanye, tapi pelatihan wirausaha dan diskusi kebangsaan,” ucap Nizar kepada JPNN, Senin (15/10).
Akan tetapi alasan Sandi tersebut tidak dihiraukan, dan bahkan kubu petahana malah mendesak Bawaslu untuk bertindak. Akibatnya, Bawaslu selalu menguntit kegiatan Sandi, baik yang ke kampus maupun ke Ponpes.
Politikus Senayan ini mengatakan, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno justru merasa diperlakukan tidak adil. Karena di sisi lain, Jokowi-Ma’ruf terlihat bebas melakukan kegiatan di Pondok Pesantren.
“Kalau hari ini Bawaslu melarang kegiatan di kampus dan pondok pesantren, maka pihak kamilah yang terlebih dahulu dirugikan. Jika sekarang kubu Jokowi-Ma’ruf baru merasa dirugikan, maka kami anggap itu senjata makan tuan,” tegasnya.
Nizar menjelasakan bahwa sebenarnya Bawaslu dari awal tidak mempermasalahkan kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan silaturahmi. Namun karena desakan kubu Jokowi-Ma’ruf, akhirnya lembaga pengawas pemilu itu mulai bertindak.
“Maka jangan sesali apa yang sudah terjadi jika Bawaslu juga bersikap tegas kepada Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma’ruf,” tukas legislator asal Madura ini.
Untuk menjaga Pemilu ini tetap demokratis, kata Nizar, sebaiknya jangan ada pihak yang melakukan tindakan yang kelewat batas. Apalagi baru-baru ini ada kegiatan diskusi kebangsaan yang diadakan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM), dibatalkan dengan alasan yang tak masuk akal”Kami sangat kecewa acara diskusi kebangsaan di UGM dibatalkan secara sepihak hanya karena nara sumbernya berasal dari tim kampanye Prabowo-Sandi,” tandasnya.(jpnn)