KARIMUN, POSMETRO.CO: Tak hanya Bupati Karimun, H Aunur Rafiq yang mencurahkan permasalahan di pemerintahan yang dipimpinnya saat ini di depan para ketua RT dan RW, namun kebalikannya, para ketua RT dan RW juga menumpahkan permasalahan yang dialami di wilayahnya.
“Masalah Pajak PBB pak, kok bisa beda-beda, naik jadi 50 ribu yang lain kok gak naik, kemudian masalah status lahan warga yang menjadi hutan lindung dan tidak bisa diurus surat,” ucap wanita yang merupakan ketua RT di wilayah Meral itu.
Beberapa perangkat RT dari wilayah Kecamatan Meral yang paling awal mempertanyakan solusi permasalahan di daerah mereka. Para ketua RT dan RW menerima insentif Rp 1 juta per tiga bulan.
Tak sampai di situ, perangkat RT lainnya pun mempertanyakan permasalahan banjir yang rutin menggenangi daerah mereka, namun hingga kini belum ada solusinya, meski Bupati dinyatakan sudah meninjau lokasi. Bahkan ketua RT yang berada di belakang Polres Karimun, Kolong itu pun punya impian ingin mengajak Bupati untuk ikut main air saat banjir nanti di wilayahnya.
Hal ini pun semakin asyik terdengar, meski kata yang diucapkan merupakan kiasan. Rafiq yang menanggapi saat itu terlihat tertawa kecil.
Ditambah lagi permasalahan bangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) dari depan imigrasi dan pembangunan sekolah SD di terminal yang digaungkan sejak pilkada 4 tahun lalu hingga kini tak juga terealisasi.
Sejumlah masalah lain yang diutarakan para ketua RT yakni masalah LPG 3 Kilogram yang sulit didapati masyarakat menjadi polemik terutama kaum hawa.
Terkait keluh kesah para RT dan RW in, Rafiq mengakui sangat senang dengan terjadinya komunikasi seperti ini. Dan ini sangat menjadi perhatian pemerintah terutama dirinya.
Namun sejumlah masalah yang dipertanyakan para RT dan RW sudah di upayakanya namun belum mampu terwujud.
Dijelaskan Rafiq, untuk kenaikan PBB, nanti akan ada Dinas terkait yang akan menjelaskannya kepada para RT dan RW, tentunya letak objek tanah yang berbeda akan berbeda pula nilai PBBnya, kemudian untuk hutan Lindung, jelas sudah dilakukan.
Pihaknya sudah menyurati kementerian kehutanan dan melakukan pertemuan serta mengusulkan sebanyak 3800 hektar lahan masyarkat termasuk perumahan masyarakat yang ditetapkan hutan lindung oleh pemerintah pusat agar di bebaskan.
“Namun apa dari 3.800 hektar itu hanya 200 hektar lebih yang disetujui pusat, namun kita masih terus berupaya dengan berkordinasi bersama pemerintah Propinsi Kepri,” ucap Rafiq.
Terkait masalah banjir Dijelaskanya Rafiq. Pihaknya sudah pernah mengunjungi lokasi tersebut.
“Banjir yang di belakang polres ya, saya sudah pernah ke sana, dan juga udah pernah main air juga di sana, hehehe, itu sudah kita koordinasikan saat itu, tapi ada pemili tanah yang belum mau memberikan tanahnya untuk dijadikan drainase agar mengantisipasi banjir itu, tapi kita sudah pebaiki drainase di depan polres. Tapi nanti kita lihat lagi sama-sama ya,” tambah Rafiq.
Sementara untuk masalah jembatan di depan Imigrasi saya masing ingat dan saya sudah meminta agar menganggarkan Rp1 miliar untuk pembangunan permulaan tahun ini mudah-mudahan masuk, untuk pembangunan itu membutuhkan sekitar Rp 3,7 miliar.
“Sedang masalah sekolah SD lahan yang ada dirasakan belum mencukupi untuk mengambil lahan sebelahnya kita belum mampu saat ini untuk itu masih tertunda. Namun akan tetap kita lakukan upaya,” jelas Rafiq.
Sedangkan masalah LPG, ia mengaku sudah pernah melakukan diskusi dengan Pertamina, dimana hasilnya keterlambatan distribusi LPG lantaran tempat pengisian gas LPG di Tanjung Uban hanya ada satu sehingga harus mengantri.
“Namun saat ini sudah ada satu lokasi pengisian lagi yakni di Tanjungpinang semoga akan memberikan kemudahan lebih, kemudian kita juga meminta membangun lokasi pengisian gas di Karimun, tentunya dengan adanya tempat pengisian tersebut akan mengurangi harga yang saat ini berbeda hingga Rp 8 ribu dari Batam Dan tentunya mengatasi masalah kelangkaan,” tutupnya.(ria)