BATAM, POSMETRO.CO : Dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas menuju tahun 2045, Gerakan Indonesia Tertib (GIT) menjadi tonggak penting dalam membangun karakter masyarakat yang tertib dan kolaboratif.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol. Rudolf Alberth Rodja, pada acara Rembuk Gerakan Indonesia Tertib dengan Tema “Budaya Tertib Menuju Indonesia Emas” di Hotel Marriot Harbourbay, Kota Batam, Rabu (6/3)
Irjen Pol. Rudolf Alberth Rodja menegaskan, bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku tertib dan penegakan hukum menjadi tantangan utama dalam pembangunan Indonesia.
“Untuk itu, program GIT tahun 2024 difokuskan pada peningkatan perilaku tertib dalam penggunaan ruang publik, berlalu lintas, dan antrian,” tegas Rudolf.
Meskipun demikian, ia mengakui masih tingginya angka pelanggaran, baik dari sisi masyarakat maupun petugas ketertiban. Oleh karena itu, pentingnya penanaman budaya dan mindset perilaku tertib mulai dari lingkup keluarga, lingkungan RT/RW, hingga masyarakat luas.
Forum “Budaya Tertib Menuju Indonesia Emas” dihadiri oleh narasumber perwakilan dari berbagai instansi seperti Kakorlantas Polri, Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.
Turut hadir juga Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, Perwakilan Tokoh Adat Kepulauan Riau, dan Perwakilan Eksekutif Mahasiswa di Kepri.
Diharapkan, melalui sosialisasi dan motivasi yang diberikan dalam forum tersebut, kesadaran masyarakat akan perilaku tertib dapat ditingkatkan, sehingga munculnya pionir-pionir pembangunan karakter masyarakat yang tertib melalui Gerakan Indonesia Tertib.
Rudolf menekankan pentingnya penerapan ketertiban sesuai dengan peraturan yang ada di lapangan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban.
Program GIT tahun 2024 menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas pada 2045, dengan melibatkan seluruh elemen bangsa.
“Implementasi regulasi harus dilakukan bersama-sama oleh petugas dan masyarakat,” kata Rudolf.
Pembangunan SDM menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan dinamika ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Rudolf menyoroti pentingnya kerjasama antara Ditjen Dukcapil Kemendagri, Satpol PP, dan Korlantas Polri untuk meningkatkan kesadaran akan ketertiban masyarakat.
Dengan menjaga kesadaran akan ketertiban, Indonesia diharapkan dapat menghadapi bonus demografi tahun 2045 dengan lebih baik.
Melalui rembuk bersama, ketiga komponen tersebut berupaya mencari solusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di masa mendatang.
“Saat ini masih minim kesadaran masyarakat di Indonesia untuk berperilaku tertib dan penegakan hukum yang masih belum optimal. Sehingga diperlukan budaya tertib melalui Gerakan Indonesia Tertib, yang merupakan program dari Gerakan Nasional Revolusi Mental,” pungkasnya.(hbb)