BATAM, POSMETRO.CO : Provinsi Kepri menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sangat minim dalam penyebaran berita hoaks tentang Pemilu 2024.
Selama masa kampanye pemilu sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024, Kementerian kominfo telah melakukan tindakan terhadap 51 konten terkait Pemilu serta menerbitkan klarifikasi sekitar 175 counter.
“Memang Kepri menurut data kami sangat sedikit berita hoaks. Sebagai pengawas ruang digital selain melakukan upaya penanggulangan konten dan literasi digital. Kami bekerja sama dengan badan penyelenggara dan pengawas Pemilu sebagai wujud dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di acara diskusi #Demi Indonesia Cerdas Memilih di Kota Batam, yang digelar di Aston Batam Hotel and Resident Pelita, Batam, Jumat (12/1).
Adapun pemahaman yang telah sepakati dengan KPU dan Bawaslu terkait pemanfaatan layanan informasi, dalam pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Selain itu perjanjian kerjasama juga dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Kementerian Kominfo dengan Bawaslu dan KPU, terkait pengawasan penyelenggaraan pemilu.
“Karena itu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pemeliharaan serta pemanfaatan sistem elektronik dengan memberikan bantuan serta kode etik sampai situasi kondusif yang berlangsung selama ini harus kita kerjakan jadi hari ini. Agar tanggal 14 Februari dan seterusnya kondisinya terus terjaga,” kata Budi lagi.
Masih katanya, literasi digital berperan penting dalam mencegah masyarakat terpapar berbagai konten negatif di ruang digital khususnya adalah kekacauan informasi.
“Melalui media sosial dan berbagai macam kanal komunikasi pesan Pemilu Damai 2024 untuk menjaga situasi penyelenggaraan pemilu 2004. Dengan berkolaborasi dengan berbagai mitra strategi kampus, komunitas media dan bahkan operator telepon seluler,” kata Budi.
Masih katanya, kegiatan ini sekaligus meningkatkan literasi masyaramat tentang informasi Pemilu 2024. Pasalnya, bahwa ada 42 persen masyarakat percaya disinformasi atau informasi yang salah tentang Pemilu. Maka dari itu ia mengajak semua pihak, untuk memerangi berita hoaks.
“Sebanyak 42% masyarakat Indonesia masih percaya disinformasi seputar Pemilu. Bayangkan masih ada 42% masyarakat yang percaya padahal itu itu kalau bahasa Indonesianya berita bohong,” terangnya.
Guna merespon kondisi tersebut, pihaknya telah melaksanakan berbagai inisiatif di tiga tingkatan yang pertama melalui program gerakan nasional literasi digital.
“Kami berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu membentengi diri dari ancaman menjadi korban dan penyebar hoax di seluruh masyarakat sementara di tingkat menengah melalui patroli siber satu kali 24 jam,” tegasnya.
Kemudian, Kementerian Kominfo juga menyisir seluruh ruang digital untuk mengamankan ruang digital dari virus kominfo yang menemui konten negatif.
Pihaknya langsung menindaklanjuti dengan kontektor alias di matikan atau almarhum bukan dari ruang digital.
“Selain itu kami juga melakukan penerbitan klarifikasi sehingga kalau misalnya kalau ada hoax bisa ditangkal. Supaya masyarakat terhindar dari isi dan konten hoax dari tingkat hilir. Kami mendukung upaya penegakan hukum oleh Polri dengan pemberian data dan informasi. Polri jadi pasti paham tentang cara kerja dan cara penanganan hoax di ruang digital,” jelasnya.
Senad juga disampaikan Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Syafrudin. Sebutnya, tingkat kerawanan Kepri pada pemilu 2024 tidak masuk dalam kategori rawan apalagi sangat rawan.
“Kepri masuk kedalam kategori kurang rawan, indikasinya ialah tidak terlalu timbul persoalan yang diantisipasi,” tegasnya.
Asep menyebut meski begitu tidak membuat Polri dan TNI berpangku tangan. Secara umum telah menyiapkan dengan operasi Mantab Brata 2024.
“Operasi ini melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap semua tahapan pemilu. Disini kami dari awal terlibat aktif komunikasi dengan KPU dan Bawaslu Kepri,” ujarnya.
Adapun pengamanan meliputi masyarakat, logistik pemilu, dari setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemilu selalu disiapkan pengamanan.
“Jumlah personel kami yang terlibat ada 6 ribu personel ditahap awal sudah sepertiga dilibatkan pengamanan semua kegiatan,dan di tahap inti saat proses pemilihan itu dua pertiga akan diturunkan,” terangnya
Asep menyebut, sebab tidak ada istilah TPS yang tidak rawan. Maka seutuhnya personel diturunkan pengamanan pada setiap TPS. Polda Kepri mengupayakan edukasi kepada masyarakat dengan mengarahkan Bhabinkamtibmas.
“Mereka membantu mensosialisasikan, saya selalu aktif mengawasi agar pesan pemilu damai bisa tersampaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril, menyebut wilayah Kepri tergolong soft walau terdapat pelanggaran karena Bawaslu memiliki tiga tahapan yakni pencegahan , pengawasan , dan penindakan.
“Karena susuan instruksi selalu mengedepankan pencegahan. Jadi justru ini yang kami coba terapkan kepada peserta pemilu,” ujarnya.
Bawaslu juga bekerja sama dengan Kominfo, dan dari monitoring di media sosial sudah minim temuan hoaks.
“Karena di masa Pemilu ini banyak berita-berita hoax yang berselebaran. Inilah kita cengah bersama-sama,” pungkasnya. (hbb)