BATAM, POSMETRO.CO : alam rangka memperkuat pengendalian inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), bersinergi dengan TPID Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) dengan tema “Exchange Views – Strategi Pengendalian Harga Pangan di Daerah Non-Penghasil”, Selasa (14/11) di Jakarta.
HLM TPID Kepri dan DKI Jakarta dipimpin langsung oleh Gubernur Kepri sekaligus Ketua TPID Kepri, Ansar Ahmad, serta Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, yang mewakili Pj. Gubernur DKI Jakarta sebagai Ketua TPID DKI Jakarta.
Karakteristik dari kedua provinsi yang relatif sama yang bukan merupakan daerah penghasil, menjadi pondasi sinergi kedua TPID untuk menyelenggarakan HLM.
Kegiatan HLM diawali dengan pemaparan perkembangan inflasi dari masing-masing daerah, yang disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Suryono, dan Deputi Kepala Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Musni Hardi K. Atmaja.
Pada Oktober 2023, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2 (dua) kota di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 2,46% (yoy). Sementara, inflasi IHK Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 2,08% (yoy).
Capaian inflasi di kedua provinsi tersebut berada dalam rentang sasaran inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 3% ± 1%.
Selanjutnya, Asperkeu DKI Jakarta, Sri Haryati, menyampaikan bahwa kontribusi inflasi DKI Jakarta terhadap nasional adalah sebesar 26,90%. Jika diperluas ke area Jabodetabek, maka kontribusi terhadap inflasi nasional tercatat sebesar 46,15%.
Selain itu, DKI Jakarta juga menghadapi tantangan berupa peningkatan permintaan bahan pangan yang signifikan pada siang hari, seiring dengan banyaknya jumlah pekerja yang merupakan residen dari daerah penyangga DKI Jakarta.
Oleh karena itu, ketersediaan bahan pangan merupakan faktor kunci dalam pengendalian inflasi DKI Jakarta.
Untuk memastikan hal tersebut tetap terjaga, TPID DKI Jakarta menerapkan strategi dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan yang dimiliki. PT Tjipinang Food Station, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya yang dikelola secara profesional menghasilkan kinerja yang solid, dalam menyediakan pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan selaras dengan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Dalam mengendalikan inflasi. Pemprov DKI Jakarta memiliki alokasi APBD yang ditujukan untuk melaksanakan program pangan bersubsidi maupun pasar murah yang menjadi demand creator.
Permintaan yang telah dibentuk tersebut dapat dipenuhi oleh BUMD pangan DKI Jakarta, dengan harga yang stabil, sehingga mampu menjadi jangkar (anchor) penentuan harga komoditas di pasar.
Strategi dimaksud berhasil menghantarkan TPID DKI Jakarta, meraih penghargaan sebagai TPID Terbaik Wilayah Jawa-Bali Tahun 2022.
Sejalan dengan TPID DKI Jakarta, Gubernur Ansar menyampaikan bahwa TPID Kepri mengutamakan kolaborasi strategis dalam pengendalian inflasi.
Strategi pengendalian inflasi Kepri dilakukan melalui optimalisasi pemantauan dan pengawasan ketersediaan dan harga bahan pokok, penyelenggaraan pasar murah, business matching antara pelaku usaha dengan distributor, operasionalisasi cold storage cabai dengan kapasitas 7,5 ton, serta dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian.
“Kepri juga menjalin KAD dengan provinsi lain, untuk memastikan ketersedian pasokan berbagai komoditas tetap terjaga,” kata Ansar.
Dengan mengadopsi strategi optimalisasi peran BUMD pangan yang diterapkan TPID DKI Jakarta, tentu dapat memperkuat upaya pengendalian inflasi Kepri.
Pertemuan TPID Kepri dan TPID DKI Jakarta dilanjutkan dengan site visit ke PT Tjipinang Food Station dan Perumda Dharma Jaya, untuk memperdalam model bisnis BUMD pangan tersebut, termasuk mengidentifikasi peluang kolaborasi antara kedua provinsi.
Ke depan, TPID Kepri dan DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bersinergi dalam pengendalian inflasi.
Sinergi dapat dilakukan melalui business matching antar BUMD dari kedua daerah dalam rangka pemenuhan pasokan. Salah satu contoh adalah surplus produksi ikan segar di Kepri sangat potensial untuk memenuhi permintaan ikan di Perumda Dharma Jaya.
Sementara, defisit produksi beras di Kepri berpeluang untuk dapat dipenuhi dari PT Tjipinang Food Station seiring dengan konsistensi produksi beras di perusahaan tersebut.
Upaya-upaya dimaksud diharapkan dapat menjaga ketersediaan pasokan di kedua provinsi, sehingga inflasi terkendali pada rentang sasaran yang telah ditetapkan.(*/hbb)