Jakarta, Posmetro: Warta Ekonomi menghelat konferensi yang bertema keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas yang memiliki dampak pada perekonomian negara melalui acara Sustainability & Inclusivity Conference 2023 di Kuningan, Jakarta beberapa waktu lalu.
Acara yang bertajuk “Refocusing and Reintegrating Sustainability Frameworks Toward Inclusive Economies and Resilient Growth” tersebut didukung oleh Bank Mandiri, Telkom Indonesia, BCA, dan Pertamina, serta dikelola oleh Quadrant1 Komunika.
Acara Sustainability & Inclusivity Conference 2023 dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono, Staf Ahli Bidang Iklim dan Investasi Kementerian Perindustrian RI, Andi Rizaldi, dan narasumber-narasumber lainnya.
Secara umum, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memitigasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas rumah kaca dalam Enhanced National Determined Contribution (NDC). Target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia dengan kemampuan sendiri meningkat ke 31,89%, sedangkan target dengan dukungan internasional meningkat ke 43,20%.
Salah satu cara memitigasi perubahan iklim dan mencapai misi netral karbon tersebut adalah dengan transisi energi yang berkeadilan. Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) telah diresmikan sebagai tindak lanjut hasil konkret Presidensi G20 Indonesia. Sementara itu, JETP sendiri adalah kemitraan pendanaan perubahan iklim dan transisi energi dari negara G7 bersama Norwegia dan Denmark untuk pengembangan kendaraan listrik, teknologi, dan penghentian dini pembangkit listrik berbasis fosil. Mengenai transisi energi yang berkeadilan, hal ini mempertimbangkan aspek kehidupan masyarakat terdampak agar tidak ada yang tertinggal dalam kemitraan ini.
Hadirnya Sustainability & Inclusivity Conference 2023 yang dihelat Warta Ekonomi bertujuan untuk menjadi wadah bagi sektor publik dan swasta, pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, pemimpin bisnis dan akademisi untuk membangun ‘transformasi absolut’ kerangka kerja keberlanjutan di Indonesia menuju ekonomi yang lebih inklusif dan pertumbuhan yang tangguh. Acara ini juga mendukung komitmen Indonesia sebagai Ketua dalam ASEAN Summit 2023, implementasi hasil Presidensi G20 2022, transisi energi berkeadilan dan juga mendukung upaya pemerintah untuk mencapai karbon netral pada tahun 2060 atau lebih cepat.
CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan sempat mengatakan bahwa JETP mengalokasikan dana sebesar US$20 miliar (Rp304 triliun) untuk Indonesia demi mendukung transisi energi berkeadilan.
“Transisi energi yang berkeadilan dengan mempertimbangkan aspek kehidupan masyarakat terdampak agar no one leave behind, itu dari SDGs US$20 miliar alokasi pemerintah ini didapatkan Indonesia untuk mendukung energi dalam kerangka JETP ini,” ujar Ihsan dalam keterangannya, Minggu (10/9/2023).
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono selaku keynote speaker mengatakan, pihaknya tengah menjalankan 5 kebijakan demi ketahanan dan kesehatan laut Indonesia, mulai dari perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik melalui partisipasi nelayan.
“Dalam konteks pentingnya menjaga kesehatan laut sebagai upaya menunjukkan ketahanan terhadap perubahan iklim, ketahanan untuk memenuhi kebutuhan sumber pangan dunia dan ketahanan untuk masa depan bagi umat manusia yang sejalan dengan upaya pencapaian target SDGs ke-14 yaitu Life below Water,” ujar Sakti dalam pemaparannya.
Senada dengan Sakti yang mempertahankan kesehatan laut, Staf Ahli Bidang Iklim dan Investasi Kementerian Perindustrian RI, Andi Rizaldi mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengejar target emisi karbon atau net zero emission (NZE) hingga tahun 2060 atau lebih cepat. Sebab, total emisi karbon dioksida dari proses pembakaran, industri dan gas metana, dan energi meningkat sebesar 27,73% dan mencapai angka 839,6 juta ton karbon dioksida.
“Penurunan emisi gas rumah kaca dengan target kemampuan sendiri ini 31,89% dan apabila didukung oleh dukungan internasional sebesar 43,20%. Hal ini tentu sudah sejalan dengan arah pembangunan industri nasional, salah satunya melalui Kebijakan Industri Hijau,” jelas Andi.
Andi menambahkan, industri hijau merupakan upaya negara untuk membangun industri nasional yang tangguh, namun selaras dengan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
Lantas bagaimana mewujudkannya? Itu diwujudkan melalui sumber energi baru seperti biomassa, biofuel, solar PV, PLTA, hydrogen hijau, dan RDF; pengembangan logistik hijau dan ekonomi sirkular seperti Kawasan Industri Hijau, remanufacturing, dan industri daur ulang; pengembangan produk hijau dan penerapan teknologi hijau seperti amonia hijau, hydrogen hijau, material hijau, dan lainnya; serta pengembangan alat transportasi ramah lingkungan berbasis listrik dan baterai.
“Selain itu, kami sedang mengusulkan untuk memberikan relaksasi sistem perpajakan dalam kerangka investasi, baik baru atau perluasan untuk importasi Completely Knock Down (CKD) dengan pemenuhan TKDN dan importasi Completely Built Up (CBU) dalam kerangka investasi,” pungkas Andi.(mch)