BATAM, POSMETRO.CO : Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau (KOJK Kepri) menilai kondisi Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Kepri pada posisi Mei 2023 dalam kondisi stabil dengan pertumbuhan kinerja positif, likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga.
Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Rony Ukurta Barus, menyampaikan, pada Posisi Mei 2023, walaupun secara ytd pertumbuhan aset bank umum di Kepulauan Riau hanya tumbuh sebesar 2,38 persen, namun pertumbuhan aset Bank umum secara yoy tercatat tumbuh 18,49 persen menjadi Rp 108,57 triliun (Mei 2022: Rp91,63 triliun).
“Pertumbuhan aset bank umum di Kepulauan Riau melampaui pertumbuhan aset bank umum yoy secara nasional yaitu sebesar 6,96 persen,” ujar Rony, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/7).
Lebih lanjut, Rony memaparkan, penyaluran kredit bank umum di Kepulauan Riau posisi Mei 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 13,74 persen yoy menjadi Rp46,66 triliun (Mei 2022: Rp41,03 triliun), begitu juga dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mengalami pertumbuhan positif dengan tumbuh sebesar 12,88 persen yoy menjadi Rp76,58 triliun (Mei 2022: Rp67,84 triliun). Pertumbuhan penyaluran kredit dan DPK di Kepulauan Riau posisi Mei 2023 juga tumbuh di atas pertumbuhan nasional yang masing-masing mencapai 9,39 persen dan 6,55 persen.
Pertumbuhan positif dari intermediasi bank umum juga didukung dengan perbaikan tingkat risiko kredit, di mana Non Performing Loan (NPL) bank umum posisi Mei 2023 sebesar 2,15 persen, yang juga lebih baik dari NPL bank umum secara nasional yaitu sebesar 2,52 persen.
Aset BPR/S di Kepulauan Riau posisi Mei 2023, tercatat tumbuh 13,67 persen menjadi Rp9,09 triliun (Mei 2022: Rp7,99 triliun).
Pertumbuhan aset BPR/S tersebut ditopang dari pertumbuhan kredit sebesar 58,80 persen, menjadi Rp9,088 triliun (Mei 2022: Rp5,723 triliun) dan pertumbuhan DPK sebesar 12,47 persen.
Namun demikian, terdapat peningkatan tingkat risiko kredit BPR/S di Kepulauan Riau, di mana NPL/NPF tercatat sebesar 5,61 persen (Desember 2022: 4,74 persen). Peningkatan NPL/NPF BPR/S di Kepulauan Riau antara lain disebabkan adanya penyesuaian kebijakan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19, sehingga BPR/S melakukan asesmen terhadap debitur terdampak Covid-19 terkait keberlanjutan pemberian restrukturisasi atau dilakukan penetapan kualitas kredit secara normal mengacu POJK Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR.
“Terkait hal tersebut, KOJK Kepri secara intensif akan melakukan pemantauan untuk memastikan perbaikan NPL/F BPR/S di Kepri,” papar Rony Ukurta Barus.
Dijelaskan Rony, Industri Pasar Modal di Kepulauan Riau hingga Mei 2023 mencatatkan pertumbuhan tercermin dari jumlah investor yang tumbuh sebesar 21,53 persen yoy menjadi 112.437 investor. Persentase pertumbuhan investor terbesar tercatat di Kabupaten Natuna dengan peningkatan jumlah investor sebesar 33,2 persen menjadi 2.218 investor, diikuti Kabupaten Kepulauan Anambas meningkat 25,98 persen menjadi 1.028 investor dan Kabupaten Bintan meningkat 25,61 persen menjadi 5.768 investor.
Adapun investor terbanyak berada di Kota Batam dengan jumlah 76.286 investor atau tumbuh sebesar 21,38 persen. Kepemilikan saham oleh investor di Kepulauan Riau juga tercatat meningkat signifikan, di mana pada posisi Mei 2023 tercatat sebesar Rp4,60 triliun, atau meningkat sebesar 63,46 persen yoy.
Persentase pertumbuhan kepemilikan saham terbesar tercatat di Kabupaten Bintan dengan pertumbuhan sebesar 219,47 persen yoy menjadi Rp105,38 miliar, diikuti Kota Batam dengan pertumbuhan sebesar 74,18 persen yoy menjadi Rp3,94 triliun, dan Kabupaten Natuna dengan pertumbuhan sebesar 15,34 yoy menjadi Rp6,43 miliar.
Hingga saat ini, terdapat lima perusahaan terbuka (emiten) yang berkantor pusat di Provinsi Kepulauan Riau yang sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, terdapat 11 Perusahaan Efek dan satu Perusahaan Manajer Investasi yang berkantor cabang di Provinsi Kepri.
“Sehingga, demi keamanan dana masyarakat, para calon investor diimbau untuk memastikan terlebih dahulu legalitas Perusahaan Efek atau Manajer Investasi sebelum melakukan transaksi,” terangnya.
Pada sektor IKNB, kata Rony, pendapatan premi asuransi jiwa periode Januari-Maret 2023 mencapai Rp370,7 miliar atau terkontraksi 1,53 persen yoy (Maret 2022: Rp376,47 miliar).
Pendapatan premi asuransi jiwa juga terkontraksi secara nasional sebesar 1,33 persen. Namun demikian, pendapatan premi asuransi umum masih tumbuh sebesar 33 persen yoy menjadi Rp158,95 miliar, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 12,87 persen.
Di sisi lain, nilai outstanding piutang pembiayaan tumbuh secara signifikan sebesar 25,07 persen yoy pada Mei 2023 menjadi sebesar Rp4,49 triliun, didukung oleh pertumbuhan pembiayaan multi guna dan pembiayaan investasi masing-masing sebesar 25,79 persen dan 20,84 persen. Pertumbuhan piutang pembiayaan juga ditopang dengan profil risiko perusahaan pembiayaan yang masih terjaga bahkan mengalami perbaikan, dengan rasio Non Performing Financing (NPF) tercatat turun menjadi 1,02 persen (Mei 2022: 1,07 persen).
Kinerja fintech peer to peer (P2P) lending pada Mei 2023 masih mencatatkan pertumbuhan positif dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 31,36 persen yoy (Mei 2022: Rp324,49 miliar), lebih baik dari pertumbuhan outstanding pembiayaan P2P lending secara nasional yaitu sebesar 28,11.
Sementara itu, tingkat risiko kredit secara agregat (TWP 90) juga membaik, turun menjadi 2,2 persen (Desember 2022: 2,34 persen).
Pelaku usaha Pegadaian di Kepulauan Riau juga bertumbuh baik secara entitas, selama periode Triwulan IV 2022 sampai dengan triwulan I tahun 2023 terdapat penambahan dua entitas, sehingga total perusahaan gadai di Kepulauan Riau tercatat menjadi 12 entitas (termasuk gadai persero dan gadai swasta).
Perkembangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Dari sisi Edukasi dan Perlindungan Konsumen, sejak Januari 2023 sampai dengan 10 Juli 2023 Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau menerima 1.294 layanan konsumen, dengan rincian sebanyak 85 pengaduan konsumen, 167 informasi dan 1.024 pertanyaan.
Dari 85 pengaduan konsumen, pengaduan konsumen dari perbankan sebanyak 42 pengaduan (49,41 persen), sebanyak 15 pengaduan masing-masing dari perusahaan pembiayaan dan fintech (17,65%), sebanyak 11 pengaduan dari perusahaan asuransi (12,94 persen), sebanyak 2 pengaduan dari IKNB lainnya (2,35 persen).
“KOJK Kepri juga memberikan layanan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sebanyak 2.368 Layanan, baik secara online (sebanyak 1.790 layanan) maupun yang walk in (sebanyak 578 layanan),” ungkapnya.
Selanjutnya, Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi/SWI) melalui siaran pers Nomor SP 03/SWI/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023 memutuskan untuk memblokir situs PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo) yang beroperasi tidak sesuai izin dan merugikan masyarakat.
Satgas juga mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai penipuan dengan modus pesan singkat berisi lowongan kerja paruh waktu (freelance)
Selain itu, pada April hingga Juni 2023, Satgas kembali menemukan 352 platform pinjaman online ilegal serta 77 konten di Facebook dan Instagram yang menawarkan pinjaman online secara ilegal.
Untuk menangani isu pelindungan konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK juga mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif baik secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.
Hingga 11 Juli 2023, KOJK Kepri telah melaksanakan 20 Kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau sekitar 1.638 peserta.
KOJK Kepri bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kepulauan Riau pada tahun 2023 akan fokus kepada perluasan akses keuangan di daerah perdesaan.
Saat ini, Desa Pongkar (Kabupaten Karimun) dipilih menjadi pilot project dalam program ekosistem keuangan inklusif di daerah perdesaan. OJK mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati apabila menerima penawaran baik terkait investasi maupun pembiayaan/pinjaman online.
Kemudian, masih terdapat modus penipuan dan pencurian data berupa username dan password perbankan atau data penting lainnya menggunakan jaringan internet, yaitu sniffing yang saat ini juga sedang marak. Beberapa tips agar masyarakat tidak menjadi korban modus sniffing antara lain sebagai berikut:
•Jangan sembarangan unduh aplikasi atau men-gklik tautan yang dikirim melalui SMS/WhatsApp/E-mail, terlebih dari nomor yang tidak dikenal.
•Cek keaslian telepon/SMS/WhatsApp yang menghubungi ke call centre resmi perusahaann.
Hanya unduh aplikasi resmi dari sumber resmi (website resmi perusahaan, App Store, Play Store).
Aktifkan notifikasi transaksi rekening (debet/kredit).
Cek histori rekening secara berkala.
•Ganti password secara berkala
Jangan gunakan Wi-Fi publik/free Wi-Fi untuk bertransasksi keuangan.
“Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah, Lembaga Jasa Keuangan dan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau untuk bahu membahu dalam mewujudkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan Kepulauan Riau yang sehat dan bertumbuh,” Pungkas Rony Ukurta Barus.(*/hbb)