KARIMUN, POSMETRO.CO: Sekitar 95.088 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Angka ini merupakan angka yang dinyatakan sebagai penduduk golongan menengah kebawah. Namun Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang disalurkan pemerintah Kabupaten Karimun terkait dampak kenaikan BBM saat ini hanya berkisar 9.483 KPM. Artinya hanya sekitar 10 persen masyarakat kabupaten Karimun tersentuh oleh bantuan sosial program kementerian sosial (Kemensos).
Jika diakumulasikan sebanyak 85.605 KPM tak mendapatkan BLT BBM. Atau berkisar 90 persen masyarakat tak menikmati bantusan sosial dampak kenaikan BBM program Kemensos tersebut.
Jelas hal ini tentu dirasakan berat bagi masyarakat di daerah perbatasan ini. Apalagi dampak kenaikan BBM ini mulai dirasakan dengan naiknya harga kebutuhan pokok.
Pemerintah Kabupaten Karimun berupaya untuk mengatasi persoalan kesejahteraan masyarakat ini. Diantaranya dengan menyiapkan anggaran berkisar 2 persen dari APBD Karimun.
Nilainya didapati sekitar Rp3.6 milyar yang akan digelontorkan pemerintah guna mengatasi kesenjangan sosial yang dirasakan masyarakat.
Namun tentunya pemerintah daerah tidak bisa langsung menyalurkan bantuan tersebut. Pemerintah daerah sendiri menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial terkait penyaluran bantuan tersebut.
Bupati Karimun H Aunur Rafiq pun menyatakan Rp3.6 Milyar yang disiapkan pemerintah daerah merupakan anggaran yang disisikan dari transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Bagi Hasil (DBH).
“Sudah kita siapkan anggaran nilainya Rp3.6 milyar atau 2 persen dari ABD Kita yang berasal dari dana Transfer DAU dan DBH. Namun untuk penyalurannya kita masih menunggu petunjukan teknis dari pusat,” ujar Rafiq.
Petunjukan teknis itu dibutuhkan guna memastikan siapa saja yang berhak nantinya menerima bantuan yang disediakan pemerintah daerah ini.
“Kita tunggu petunjuknya, apakah penerimanya yang saat ini menerima BLT BBM atau masyarakat yang belum menerima bantuan atau seperti apa nantinya, jadi masih kita tunggu kelanjutannya,” tambah Rafiq.
Ia juga menyampaikan dalam penyaluranya pihak tetap mengutamakan program 4T (Tepat Waktu, Tepat jumlah, Tepat Sasaran dan Tepat administrasi) dalam penyaluran bantuan tersebut.
“Jadi kita harus hati-hati, Tepat Waktu, Tepat jumlah, Tepat Sasaran dan Tepat administrasi, jangan sampai salah hingga menimbulkan dampak yang tidak baik dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak bisa kita pertanggung jawabkan dalam pengelolaan baik administrasi dan anggaran daerah ini,” tegas Rafiq.(ria)
“