NATUNA, POSMETRO.CO : Aliansi Mahasiswa Natuna yang terdiri dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna, dan sejumlah mahasiswa kampus lainnya menggelar aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Penolakan kenaikan harga BBM tersebut disampaikan melalui perwakilan rakyat di Gedung DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Ranai, Kamis (8/9) pagi.
Tampak sejumlah mahasiswa membawa berbagai macam spanduk. Ada spanduk yang bertuliskan menuntut pihak Pemda dan DPRD Natuna untuk menolak kenaikan BBM. Dan ada juga kenaikan BBM menyengsarakan masyarakat.
“Kedatangan para mahasiswa ini untuk menyatakan sikap menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang telah ditetapkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu,” ungkap Asmizar selaku koordinator Aliansi Mahasiswa Natuna.
Asmizar menambahkan, kedatangan mereka ke DPRD Natuna untuk memastikan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pasalnya kebijakan pemerintah pusat menaikan harga BBM, dianggap telah meresahkan dan menyengsarakan masyarakat,” kata Asmizar.
Adapun tuntutan Mahasiswa Natuna yang disampaikan ke DPRD sebut Asmizar, yakni mendesak pemerintah dan DPRD Kabupaten Natuna untuk menolak kenaikan harga BBM, karena jelas berdampak buruk bagi masyarakat.
Kemudian mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Natuna, untuk mengoptimalkan harga BBM mengingat Natuna penghasil minyak terbesar di Provinsi Kepulauan Riau untuk Indonesia.
Selanjutnya menuntut pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Natuna, untuk memberikan solusi terbaik jika kebijakan naiknya harga BBM ini tetap berlanjut.
“Serta mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Natuna, untuk memberikan bantuan subsidi khusus untuk masyarakat Natuna yang terdampak,” sebut Asmizar.
Menyikapi tuntutan Aliansi Mahasiswa tersebut, Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar, mengapresiasi langkah mahasiswa Natuna yang berani menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM di Indonesia.
Daeng Amhar mengakui kenaikan BBM bakal berdampak bagi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Meski demikian kata Daeng Amhar, Pemerintah pusat maupun di daerah tidak tinggal diam terhadap dampak yang timbul akibat kenaikan BBM.
“Salah satunya dengan menggelontorkan bantuan langsung tunai, yang berasal dari 2 persen Dana Transfer Umum (DTU),” kata Daeng Amhar.
Politisi PAN ini juga meminta, agar Komisi I DPRD Natuna membantu mengawasi penyaluran bantuan baik dari pusat ataupun daerah agar tepat sasaran.
“Kita akan melakukan rapat lanjutan terkait masalah kenaikan BBM ini, kita akan mencari solusi terbaik untuk menyikapi hal ini,” ucap Daeng Amhar. (maz)