>>>Metro Forum Bersama Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak SH M H
SUDAH menjadi wakil rakyat sejak 1999. Bahkan duduk dikursi pimpinan DPRD Kepri sejak 2004 silam sampai sekarang. Jumaga Nadeak SH MH, politisi sinior PDIP tidak diragukan lagi kepiawainanya berpolitik. Prinsipnya cuma satu, “Tidak Pernah Cari Musuh”.
“Bagi saya semua kawan,” ujarnya saat berdiskusi di Metro forum POSMETRO, Selasa (16/8) siang.
Tentulah dengan pengalaman panjangnnya menjadi wakil rakyat, serbagai karakter dan cara kepemimpinan kepala daerah banyak yang sudah dihadapinya, untuk mendampingi dan mengawasi kinerja pemerintah.
Siang itu, bersama Tim POSMETRO banyak hal yang dibahas dan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Kepri saat ini, untuk terus membangun Kepri lebih baik lagi.
Berikut petikan diskusinya:
Mungkin ini untuk kembali mengingatkan masyarakat Kepri, sebenarnya apa saja tugas Ketua DPRD?
Pertama Memimpin Paripurna. Pimpinan ada empat, kolektif kolegia. Ketua DPRD juga exofficio, Ketua Banggar. dan Banmus. Pimpinan DPRD adalah alat kelengkapan dewan.
Pertama Ketua DPRD, Banmus dan Banggar juga paripurna. Banmus memberi masukan ke pimpinan. Pimpinan yang akan mengeksekusi semua, masukan dari Banmus. Banmus adalah Badan musyawarah yang membuat jadwal anggota DPRD, membahas permasalahan di anggota DPRD, membahas surat surat masuk, membahas jadwal jadwal paripurna.
Sedangkan Banggar membahas soal anggaran dan mengevaluasi. Ketua DPRD juga merupakan law infesment. Berarti pimpinan boleh bersuara soal apa yang terjadi di Kepri ini.
Pengawasan untuk eksekutif. Pemprov divisit saat ini, perlau evaluasi atau pengawasan. Kenapa terjadi divisit anggaran?
Divisit anggaran itu bermacam macam penyebabnya. pertama, Akibat salah menganggarkan. Contoh, prediksi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor misalnya dapat Rp 1 T. Ternyata tidak sampai, cuma Rp 800 M. Lalu menganggarkan potensi yang sudah ada di depan mata tapi tidak tercapai. Hampa. Seperti labuh jangkar. yang sudah dianggarkan tetapi tidak dapat apa apa.
Padahal 0 sampai 12 mil laut diberikan kewenangan kepda pemerintah provinsi untuk mengelola. Kita berhak menerima retribusi labuh jangkar. Retribusi ini sebenarnya sudah ada. Tapi namanaya PNBP yang dikelola Dirhubla. Tinggal mengalihkan sebenarnya karena sudah diatur di undang-undang.
Jadi sebenanrya tinggal menganggarkan. Contoh dianggarkan Rp300 M, ternyata sekarang nihil.
Kemudian ada lagi, yang terakhir sering muncul refokusing. Kita anggarkan bermacam macam, tapi karena pandemi, jadi arah pembangunan berubah arah menjadi ke arah kemanusiaan. Kesehatan dan lain-lain.
Tapi kalau refokusing ini kan peritiwa pandemi sudah terjadi dari tahun sebelumnya. Bukan tahun ini yang mendadak. Apakah tidak ada ada antisipasi untuk tahun ini?
Sudah sudah kita antisipasi sebenarnya. Misalnya dengan Biaya Tidak Terduga. Misalnya dianggarkan Rp50 M. Tapi ternyata tidak cukup. Karena seluruh partikel dibantu. Seperti kita juga membantu TNI-Polri yang juga ikut terlibat dalam penanganan pandemi. Terus alkes. Seperti masker, vaksin. Termasuk juga masalah sembako.
Yang paling banyak lagi juga kemanuasiaan, seperti bantuan untuk PMI (Pekerja Migran Indonesia). Mau tidak mau kita bantu. Karena dareah kita ini adalah gerbangnya. Yang berdekatan dengan Malaysia. Saat mereka tiba, kita tampung dulu satu minggu misalnya. Ini perlu dana untuk biaya makan dan segalam macam.
Pengasil PAD saat ini apakah sudah efektif untuk sekarang?
Kalau saya lihat tidak efektif. Makanya saya minta kepada gubernur, dalam hal assessment pejabat-pejabat benar-benar dilihat. Atau pakai sistem kontrak.
Misalnya, saya diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Saya ditanya misalnya, saat ini PAD kita Rp1,2 T, apakah bisa dinaikkan. Jadi jangan ada pengangkatan kepala dinas karena like and dislike. Terutama di OPD OPD penghasil. Ada beberapa misalnya, perikanan, pertambangan, perekonomian, perdagangan, ada sembilan kalau tidak salah. Ini harus benar-benar orang yang qualified.
Contoh PU, jalan sudah 10 ribu KM, berapa yang bisa dibangun beberapa tahun kedepan, ditarget. Kalau sistem lelang, saya yakin bisa. Karena potensi kita masih banyak. Keunggulan kita masih banyak. RPJMD kita masalah pariwisata dan kemaritiman. Sudah 20-an tahun ini belum dimunculkan. Hanya Batam saja yang memunculkan. Kemaritiman misalnya. Masih banyak potensi di laut yang belum tergali.
Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah sekarang ini?
Makanya pemerintah kita ini mesti studi banding. Ke daerah-darah atau negara kepulauan. Memang dibantu FTZ kita sudah luar biasa. Tapi Seharusnya bukan cuma kendaraan di darat yang mejadi sasaran kita. Kita begitu banyak dibantu oleh Tuhan diberikan laut terhampar luas. Artinya, pemerintah provinsi tidak perlu membangun jalan provinsi, karena sudah ada laut, menghubungakan atara satu kabupaten dengan kabupaten lain. Coba daerah provinsi lain, membangun jalan provinsi dan pemeliharaannya. Ini perlu biaya besar.
Kita tidak perlu. Hanya lampu suar yang harus diperhatikan, karena mesti membuat lancar lalulintas kapal. Perlu satu lagi, perlu diciptakan bagaimana kapal yang nyaman. Mestinya kendaraan laut yang nyaman dan bagus yang harus berlayar di laut Kepri. Tapi ini tidak, mobil mobil mewah malah yang banyak di Kepri. Artinya pemprov harus membangun sistem kemaritiman.
Saya pernah bilang ke Kapolda, sepertinya perlu dibangun Polsek Terapung. Perlu dibentuk pengawasan terpadu; imigrasi, Bea Cukai, Lantamal, polisi harus ada kebersaamaan. Karena banyak kejahatan di laut yang merugikan Kepri.
Seberapa dekat ketua dengan Pak Gubernur?
Saya berusaha selalu dekat. Dan selalu membackup pekerjaan pak gubernur. Saya sebagai manusia biasa tidak ada istilah musuh. Tapi kawan semua. Saya selalu bekerja sama. Tapi kalau tidak bisa, saya yang mundur. Saya menjauh saja.
Menurut penilaian Ketua, soal pemerintahan provinsi saat ini, berapa nilai yang layak untuk pemerintahan saat ini?
Masih sedang sedanglah. Tak sampai 5,8. Sebenarnya kategorinya buruk. Karena sepertinya tidak menggigit. Saya tidak tahu, mungkin ini memandang suksesi ke 2024.
Saya bilang ke gubernur, infrastruktur di Batam sudah OK. Tapi pertumbuhan ekonomi belum. Jadi mestinya Pak Gubernur arahnya ke pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kalau membangun infrastrruktur juga yang digesa untuk mengimbangi di Batam, tidak bisa. Pembangunan infrastruktur di Batam tak terlawan. ***
(Untuk mengetahui lebih lengkap wawancara eksklusif bersama Jumaga Nadeak, silahkan baca Harian POSMETRO, edisi Kamis 18 Agustus)