NATUNA, POSMETRO.CO: Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Amhar menyampaikan pokok-pokok pikiran dewan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Natuna tahun 2022 di Gedung Sri Serindit, Batu Hitam, Ranai, Senin (21/3).
Pokok pikiran DPRD Natuna ini ungkap Daeng Amhar, didasari dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat, yang dijaring melalui reses para anggota dewan, rapat dengar pendapat dengan mitra kerja serta rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Natuna.
Dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Natuna, sebut Daeng Amhar, kegiatan Musrenbang memiliki peran dan point yang strategis untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD.
Iventarisasi atau permasalahan berupa saran dan pendapat sambung Daeng Amhar didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses anggota dewan, rapat dengar pendapat dengan mitra kerja serta rapat dengan OPD-OPD terkait.
“Untuk itu, kami DPRD Natuna, sangat menyambut baik diselenggarakannya agenda Musrenbang Kabupaten Natuna tahun 2022, guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna untuk tahun anggaran 2023 mendatang,” ungkap Daeng Amhar.
Dikatakan Daeng Amhar, mengacu pada Undang-undang nomor 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyusun RKPD.
Yang mana ujar Daeng Amhar, penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu (1) tahun, yang di susun pada pedoman Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Membangun itu harus diselaraskan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan kualitas SDM seperti membangun mental manusia sudah sangat penting sesuai dengan hakikat pembangunan Nasional, yaitu membangun manusia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya,” sebut Daeng Amhar.
Daeng Amhar mejelaskan, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan p melalui reses maupun pada rapat dengar pendapat dan rapat-rapat kerja.
“Pada sektor infrastruktur, perencanaan pembangunan Natuna kedepan, hendaknya memprioritaskan pembangunan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat. Pembangunan yang bersifat belum terlalu mendesak, hendaknya dapat ditunda dulu, mengingat masyarakat masih banyak yang susah dan masih memerlukan uluran tangan dari pemerintah daerah,” kata Daeng Amhar.
Di samping itu tambah Daeng Amhar disarankan juga agar program pembangunan padat karya yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, hendaknya dapat ditingkatkan pada penganggaran di tahun berikutnya.
Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar meminta agar program pembangunan padat karya yang bersentuhan langsung kepada masyarakat untuk ditingkatkan penganggarannya pada tahun-tahun berikutnya.
“DPRD Natuna menyarankan agar program pembangunan yang bersifat padat karya dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya,” ujar Daeng Amhar.
Daeng Amhar juga meminta agar Pemerintah daerah Natuna memberikan perhatian lebih di bidang keagamaan.
“Pada sektor keagamaan bukan hanya bertumpu pada pembinaan umat islam saja, melainkan seluruh agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia,” ucap Daeng Amhar.
Disektor pendidikan sambung Daeng Amhar juga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Salah satunya bagaimana kita mengantisipasi anak-anak yang putus sekolah dan perhatian kita kepada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi, seperti memberi beasiswa, termasuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka yang selesai pendidikan,” sambung Politisi PAN tersebut.
Dalam peningkatan SDM ASN dan PTT untuk tenaga medis terang Daeng Amhar, juga sangat diperlukan, agar mereka tau tentang standar minimum pelayanan sesungguhnya ketika mereka melayani pasien.
“Persiapan anggaran pelatihan atau bimtek, untuk para perawat medis dan medis RSUD sangat dibutuhkan, anggaran patihan bagi ASN dan PTT bagi tenaga medis sangatlah penting untuk dipertimbangkan pada anggaran-anggaran kedepan, karena keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari peran ASN dan PTT di bagian medis,” terang Daeng Amhar lagi.
Daeng Amhar juga meminta, agar kedepan pembayaran TPP tidak lagi mengalami keterlambatan yang berkepanjangan.
“Selain itu saran dari Kepala Desa kepada kami anggota DPRD Natuna saat turun reses, agar penyaluran ADD tidak lagi mengalami keterlambatan,” pinta Daeng Amhar.
Menurut Amhar, untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD, tentu perlu adanya kesepakatan dan penyesuaian program pembangunan sesuai dengan tujuan Musrenbang Kabupaten Natuna.
Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Natuna tahun 2022 di Gedung Sri Serindit, Batu Hitam, Ranai. Senin (22/3).
Musrenbang Kabupaten Natuna tahun 2022 ini mengusung tema Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Penguatan Infrastruktur dan Percepatan Peningkatan Ekonomi.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengungkapkan bahwa Musrenbang merupakan kewajiban yang mulai dari tingkat Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
Ansar Ahmad berjanji jika dimasa Pemerintah Kepulauan Riau saat ini, dirinya akan memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Natuna. Yakni dengan mendorong pembangunan jalan Provinsi dan Nasional melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). (maz)Â