BATAM, POSMETRO.CO : Komisi IV DPRD Kota Batam menekan agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam untuk transparansi seleksi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020-2021, terutama afirmasi jalur khusus untuk keluarga tidak mampu.
“Kami menekankan agar afirmasi ini diterima semua. Jangan sampai tidak terima atau digeser ke sekolah lain. Percuma saja kita bantu kalau orangtua didik ini keluarkan biaya seperti ojek dan lainnya,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Ides Madri, Kamis (3/6).
Meskipun katanya koata afirmasi hanya 15 persen. Karena semua anak mempunyai hak dasar untuk sekolah baik SD maupun SMP. Apapun permasalahannya, kata Ides pihaknya bersama-sama mencari solusi PPDB tahun ini.
“Sebenarnya sekolah SD dan SMP, hak dasar wajib belajar. Baik itu tidak tersedia atau tidak bisa masuk ke sekolah kita cari solusinya, apa permasalahanya. Karena peserta didik ini harus sekolah,” jelasnya.
Selain itu, Ides mengimbau bagi orangtua yang mampu sebaiknya memilih sekolah swasta. Jangan sampai orangtua berbondong-bondong memilih sekolah negeri. Karena kemampuan sekolah negeri juga tidak dapat menampung semua peserta didik yang masuk
“Bagi yang mampu bisa sekolah di swasta. Kalau berbondong-bondong ke negeri takutnya swasta tutup. Padahal mereka (Swasta) pendorong ekonomi di Batam,” imbuh politikus Partai Golkar.
Hal senada juga disampaikan, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Aman. Menurutnya, peserta didik yang mengambil jalur afirmasi sebaiknya diterima.
“Kalau dapat anak yang mengambil jalur afirmasi diterima semua. Karena pemerintah punya kewajiban menyuseskan program pendidikan 9 tahun,” ujar Aman.
Ia menjelaskan, jika koata afirmasi hanya 15 persen, tentunya calon peserta didik kurang mampu lainnya tidak terima. Hal ini dikhawatirkan orangtua bingung mau sekolah di mana. Di sisi lainnya biaya di sekolah swasta juga dinilai mahal.
“Afirmasi hanya 15 persen, jika melebihi diukur dengan jarak saja. Saya rasa jalur afirmasi sebaiknya diterima semua. Kalau tak diterima mau sekolah di mana mereka?,” tegas Aman.
Sementara, Pemerintah Kota Batam belum mendukung dari sisi anggaran untuk sekolah swasta. Ia juga menyayangkan bahwa data masyarakat miskin belum semuanya terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena, dalam setahun pencacah hanya dua kali mendata selain itu alternatif lainnya melihat data kelurahan.
“Karena intinya kewajiban afirmasi diterima. Karena bayar SPP di swasta mahal,” pungkas politis PKB. (hbb)