Sekda: Semua Komitmen dan Kebijakan Harus Bermuara Kepada Kesejahteraan Masyarakat

    spot_img

    Baca juga

    Sederet Fakta Hingga ‘Lobi-Lobi’ Pengusaha Tambang Pasir Ilegal di Pulau Babi, Karimun

    BATAM, POSMETRO: Dampaknya dahsyat bagi lingkungan dan pesisir. Lebih...

    Kapolda Kepri Pastikan, Kapal Penghisap Pasir di Pulau Babi Tidak Kantongi Izin

    BATAM, POSMETRO: Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah...

    Bapenda Kepri Perkenalkan Kartu Fuel Card Plus, untuk Optimalisasi Pajak Kendaraan

    BATAM, POSMETRO.CO : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri,...

    Peringatan Hardiknas Kota Batam 2024, Implementasi Merdeka Belajar

    BATAM, POSMETRO.CO : Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2...

    Anak Wakil Bupati Karimun Divonis Penjara 17 Tahun Lebih, Terkait Sabu 1.9 Kilogram

    KARIMUN, POSMETRO.CO: Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai Karimun akhirnya memutuskan...
    spot_img

    Share

    Sekdaprov Kepri, H TS Arif Fadillah mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan RZ-KSN Batam, Bintan, Karimun (BBK) melalui vicon. Foto: ist

    KEPRI, POSMETRO.CO: Sekdaprov Kepri, H TS Arif Fadillah mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan RZ-KSN Batam, Bintan, Karimun (BBK) melalui vicon dari Rupatama, Lantai IV Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (16/10).

    Dalam paparannya, Sekda Arif menekankan kembali bahwa Pemprov Kepri tegas, porsi pengembangan wilayah di daerah tetap menjadi kewenangan daerah dimulai dari pelaksanaannya hingga hasil yang didapat.

    “Apalagi Kepri yang 96 persen wilayahnya adalah laut, dengan segala sumber daya yang dimiliki didalamnya harus benar-benar dapat dirasakan hasilnya untuk masyarakat Kepri,” kata Arif.

    Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, Karimun (RZ-KSN BBK), dilanjutkan Arif banyak hal yang masih harus dikoordinasikan, mulai dari batas wilayah perencanaan, penyelarasan RWP3K dan RZ-KSN BBK, Integrasi Kebijakan Program Nasional.

    Apalagi Ranperda tentang RZWP3K yang saat ini sedang berproses sudah hampir rampung, menurut Arif jika berbeda zonasi tentu akan berubah lagi dilenasi nya dan harus di susun ulang.

    Pada dasarnya, Pemprov kata Arif mendukung penuh dan menyambut baik Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, Karimun (RZ-KSN BBK), tapi dengan catatan hanya berupa arahan kebijakan dan program, tidak termasuk dengan kewenangannya.

    Untuk itu, dari Rakor ini diharapkan Arif ada kebijakan yang selaras dan sama-sama memberikan dampak positif baik bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat Kepri tentunya.

    “Tujuan akhir kita tentu sama yakni bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, kami di daerah tentu menjaga kesejahteraan masyarakat Kepri,” tegas Arif.(adv)