BATAM, POSMETRO.CO: Beberapa titik program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) di kelurahan ternyata masih belum terealisasi secara adil dan merata di beberapa komplek perumahan. Hal ini terungkap saat warga mengadu ke wakil rakyat.
“Ada beberapa warga yang mengadukan itu ke kita,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim, kepada POSMETRO.CO terkait proyek PIK di kelurahan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, Senin (27/1).
Ruslan menyebut, ada tebang pilih dalam pemerataan pembangunan program Jokowi tersebut. Padahal proyek itu masih satu komplek. Dari pengaduan warga, lanjut Ruslan, itu dikarenakan karena pandangan dan pilihan politik yang berbeda.
“Itu orangnya si A. Lewati aja, bangun yang gang sebelah aja. Karena sama pilihan politiknya,” kata politikus Partai Golkar itu.
Untuk memastikan itu, dalam waktu dekat, DPRD Kota Batam akan mengumpulkan seluruh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Batam.
“Jadi program kerja satu tahun LPM sesuai dengan tahun anggaran itu kita harapkan semua data base sudah diberikan ke kita. Sehingga sama-sama kita bisa check and balance di lapangan,” terangnya. Selain itu, program PIK akan disesuaikan juga dengan rencana kerja (renja) OPD, reses supaya tidak terjadi duplikasi.
“Titik-titik yang seharusnya menggunakan dana PIK itu dimana. Untuk program PIK itu misalnya semenisasi di gang perumahan yang tidak bisa dilewati kendaraan roda empat,” katanya. Sambung Ruslan, dan ini harusnya masuk dalam renja OPD mungkin melalui Dinas Perkimtam, sehingga kualitas mutunya terjaga.
“Sementara saat ini, proyek yang masuk program PIK ada yang tidak sesuai dengan speknya. Mohon maaf, dipasang pagi ini, dua tiga hari dibantai hujan berlubang balek dia,” terangnya.
Lanjut Ruslan, tapi ini kalau dimasukkan dalam renja OPD speknya pasti terukur. Pihaknya mendorong di setiap kecamatan harus ada tenaga teknis di bidangnya.
“Jadi yang menyusun program di sana nanti. Nggak bisa diakal-akali lagi. Tadinya tebal 4 cm jadinya 2 cm. Tak bisa lagi jika diterapkan ini,” timpalnya.
Pihaknya berharap, jangan sampai ini hanya menggugurkan program saja. Sementara uang APBD sudah habis di situ jika kualitasnya tak dijaga. “Sementara kita mendorong program-program yang tidak tercover dalam rencana kerja (renja) OPD bisa dimaksimalkan dalam PIK ini,” tutupnya.(cnk)