Wacana Penghapusan UN, Kadisdik Batam: Perlu Dikaji Ulang

    spot_img

    Baca juga

    Sederet Fakta Hingga ‘Lobi-Lobi’ Pengusaha Tambang Pasir Ilegal di Pulau Babi, Karimun

    BATAM, POSMETRO: Dampaknya dahsyat bagi lingkungan dan pesisir. Lebih...

    Kapolda Kepri Pastikan, Kapal Penghisap Pasir di Pulau Babi Tidak Kantongi Izin

    BATAM, POSMETRO: Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah...

    Bapenda Kepri Perkenalkan Kartu Fuel Card Plus, untuk Optimalisasi Pajak Kendaraan

    BATAM, POSMETRO.CO : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri,...

    Peringatan Hardiknas Kota Batam 2024, Implementasi Merdeka Belajar

    BATAM, POSMETRO.CO : Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2...

    Anak Wakil Bupati Karimun Divonis Penjara 17 Tahun Lebih, Terkait Sabu 1.9 Kilogram

    KARIMUN, POSMETRO.CO: Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai Karimun akhirnya memutuskan...
    spot_img

    Share

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan. (Posmetro.co/dok)

    BATAM, POSMETRO.CO: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI pimpinan Nadiem Makarim berencana akan menghapus sistem ujian nasional (UN) di tahun 2020. Namun, Nadiem Makarim, menteri termuda di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin ini memastikan UN tetap dilaksanakan pada 2020.

    Menanggapi wacana Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan menuturkan, jika keputusan sudah final, daerah hanya menjalankan saja. Namun, ia menilai wacana itu perlu dikaji kembali mengingat Kepulauan Riau (Kepri) adalah daerah kepulauan.

    “Kepri banyak pulau terutama di Batam. Ada yang tinggal di hinterland. Karena berbagai kendala mereka (pelajar) masih menggunakan kertas. Kita tunggu dulu seperti apa kelanjutannya. Kalau untuk sekarang ini masih sama,” ulasnya, Senin (2/12).

    Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu kejelasan terkait wacana penghapusan UN ini. Menurutnya, pelaksanaan UN masih tahun depan, sejauh ini masih sama dengan tahun lalu dan belum ada perubahan.

    “Kalau di daerah ini masih menunggu. Jika, pusat sudah memutuskan kan daerah tinggal menjalankan saja. Semoga membawa suasana baru di dunia pendidikan,” ucap Hendri.

    Wacana itu ditanggapi seorang mahasiswa di salah satu penguruan tinggi di Batam Retha. Ia sangat mendukung tindakan yang diambil mantan bos Gojek itu. Ia menilai UN bukan penentu lulus atau tidaknya peserta didik.

    “Peserta didik tidak ditentukan dengan UN. Karena di sekolah juga melaksanakan ujian. Saya pikir itu sudah cukup, jangan buat peserta didik takut dengan agenda ujian nasional lagi,” ujarnya.(hbb)