BATAM, POSMETRO.CO: Dikutip posmetro.co dari Mongabay, terdapat 41 proyek reklamasi di Kepri. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang saat ini tengah dilaksanakan oleh DPRD Kepri, sebaiknya harus dihentikan segera. Itu menyusul ditemukannya dugaan korupsi dengan tersangka Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun. Tak hanya dihentikan, Ranperda juga harus dibongkar untuk dibuat ulang.
Pendapat di atas diungkapkan Direktur Pusat Studi Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim dikutip dari Mongabay, Jumat (12/7). Menurut Abdul Halim, Pemprov Kepri harus berani untuk membuat ulang naskah ranperda, karena jika tetap memakai naskah yang lama, diduga ada kebijakan yang tidak tepat atau bahkan diselewengkan oleh gubernur dan oknum pelaku dugaan korupsi lainnya.
Halim mengatakan, dengan tertangkapnya Gubernur Kepri, itu menunjukkan kalau pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (P3K) memang sarat akan praktik penyalahgunaan otoritas kebijakan atau korupsi politik. Kemudian, dengan tertangkapnya Gubernur Kepri oleh KPK, maka praktik korupsi di balik pemanfaatan P3K semakin jelas terlihat.
“Itu mempertegas adanya kesengajaan untuk mengabaikan kepentingan masyarakat pesisir lintas profesi,” katanya.
Selain pandangan di atas, Halim menyebutkan, tertangkapnya Nurdin Basirun oleh KPK, juga menjadi peristiwa ulangan seperti yang sudah terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang juga melibatkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Di kedua provinsi tersebut, ada oknum yang sama-sama memanfaatkan proyek reklamasi untuk mengeruk uang sebanyak mungkin.
Baik di Kepri atau DKI Jakarta, kata Halim, telah terjadi praktik percepatan penerbitan izin pulau, meskipun minus payung hukum karena peraturan daerah (Perda) RZWP3K masih belum selesai. Percepatan tersebut membuat kepentingan umum milik masyarakat pesisir dan nelayan yang ada di kawasan sekitar proyek reklamasi menjadi sengaja diabaikan.
Agar peristiwa di Kepri dan DKI tidak berulang di daerah lain, Halim meminta KPK untuk bisa melakukan audit forensik terhadap pelbagai izin lokasi dan izin pemanfaatan laut yang diterbitkan pemerintah di tingkat kabupaten/kota/provinsi. Penerbitan semua izin tersebut, adalah untuk proyek reklamasi seperti yang terjadi di kedua provinsi di atas.(cnk)