>>>Sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan atau LSM di Kepri
BATAM, POSMETRO.CO : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan atau LSM di Kepri, di hotel Pasific Palace, Batam, Kamis (9/11).
Dengan Tema “Berdemokrasi dengan Santun Sukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024”. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepri Raja Hery Mokhrizal, mewakili Gubenur Kepri Ansar Ahmad secara resmi membuka kegiatan tersebut.
Ia mengatakan, tahun 2024, adalah pesta demokrasi terbesar dan dilaksanakan secara serentak. Dalam tahun yang sama, kata Hery ada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD dan dilanjutkan dengan Pilkada, pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati- Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota.
“Semua digelar di tahun yang sama yaitu tahun 2024. Hal ini bukan pekerjaan yang mudah ini tapi pekerjaan yang besar yang menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita. Dengan melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar lebih kurang 189 juta pemilih, yang akan mencoblos pada saat yang sama,” beber Herry.
Maka dari itu, semua pihak dapat menyelenggarakan Pemilu serentak tahun 2024 ini dengan aman dan damai, serta berkontribusi dan bekerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini menjadi sangat penting, semua pihak harus berperan aktif termasuk organisasi masyarakat (Ormas).
“Kegiatan sosialisasi pembinaan Ormas ini sangat penting. Sejak awal kami mengajak Ormas di Kepri untuk dapat menciptakan pemilu yang damai. Pemilu yang jujur, pemilu yang santun berintegritas dan menolak tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Yang tidak mencerai demokrasi,” tegas Herry.
Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Ketua Badan Kehormatan DPRD Kepri Taba Iskandar. Paparan yang dibahas adalah peran organisasi masyarakat di era demokrasi digital. Demokrasi digital menjadi penting karena dapat meningkatkan partisipasi politik, seperti melalui media sosial dan aplikasi khusus.
Kemudian, meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, seperti melalui digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik.
Meningkatkan efisiensi karena teknologi digital dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, dan tata kelola pemerintahan. Lalu meningkatkan kesadaran politik warga negara dan memperluas akses informasi. Kemudian, mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik.
“Sehubungan dengan perubahan yang semakin cepat akibat hadirnya era digital, Ormas juga bertransformasi,” pungkasnya.(hbb)