Isdianto Buka Rakor Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2020

    spot_img

    Baca juga

    KPU Batam Tetapkan Hasil Nihil

    >>>Tak Ada Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali...

    Putuskan Tidak Ambil Form, Amsakar Langsung Komunikasi Dengan DPP NasDem Terkait Pendaftaran

    >>>Amsakar Tetap Optimis, Dapat Rekomendari Partai Nasdem  BATAM, POSMETRO.CO :...

    Ketua ALFI Batam Sayangkan Kenaikan Jasa Ocean Freight Tanpa Alasan

    BATAM, POSMETRO.CO : Kebijakan kenaikan harga ocean freight atau...

    7 Bocah Desa Pauh Hanyut, 1 Belum Ditemukan

    KARIMUN, POSMETRO.CO: 7 bocah berenang di pelantar belakang rumah...

    Kolaborasi Mensyiarkan MTQH, Yusfa Berterima Kasih ke PWI Kepri

    Batam, Posmetro.co: Asisten Bidang Pemerintahan Pemko Batam, Yusfa Hendri...
    spot_img

    Share

    Gubernur Kepri, H Isdianto membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2020 Bersama KPK RI melalui video conference dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (10/8). (Posmetro.co/ist)

    KEPRI, POSMETRO.CO: Gubernur Kepri, H Isdianto membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2020 Bersama KPK RI melalui video conference dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (10/8).

    Isdianto menegaskan kepada seluruh perangkat daerah untuk bekerja secara optimal dalam memenuhi setiap target indikator yang telah ditetapkan oleh Tim Korsupgah KPK dalam upaya pencegahan korupsi.

    “Ini semua agar hasil capaian tersebut nantinya tidak hanya baik secara tertulis di atas kertas tapi juga dapat dipertanggungjawabkan di atas lapangan,” pesan Isdianto.

    Keberadaan Tim Korsupgah KPK, menurut Isdianto dapat menjadi momentum dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk semakin baik lagi.

    “Keberadaan KPK telah memberikan perbaikan dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan good and clean government,” kata Isdianto.

    Lebih lanjut, kondisi pandemi yang sampai kini melanda kata Isdianto tentu mempengaruhi hampir di semua sektor baik secara nasional maupun global. Namun kondisi tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk semakin berbuat banyak untuk masyarakat.

    “Kita semakin dituntut untuk profesional dan transparan, sehingga progam pemerintah dapat langsung di manfaatkan dan di rasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.

    Untuk itu, Kepulauan Riau kata Isdianto berkomitmen penuh untuk melaksanakan program pemberantasan korupsi terintegrasi secara optimal, meskipun pandemi covid19 secara langsung turut mempengaruhi pencapaian target.

    “Pencapaian target yang tertunda itu tentu menjadi kendala dan akan segera kami sampaikan kepada Tim Korsupgah untuk tindaklanjut dan petunjuk sehingga kami dapat mencapai target secara maksimal,” pungkasnya.

    Senada dengan Gubernur, Sekdaprov TS Arif Fadillah yang hadir dari Rupatama, lt.4, kantor Gubernur, Dompak beserta jajaran OPD juga berharap dengan keberadaan Korsupgah KPK menjadi momentum untuk perbaikan pelaksanaan program-program dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dibidang pelayanan publik.

    “Kami harap keberadaan Korsupgah KPK menjadi momentum untuk mendapat arahan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ujar Arif.

    Dalam pada itu, Korwil IV Korsupgah KPK RI Nanang Mulyana mengatakan kedatangan dirinya beserta rombongan ke Kepri untuk menagih komitmen Gubernur beserta jajaran dalam upaya pencegahan korupsi di sejumlah sektor yang di anggap vital.

    Menurut Nanang, Pemilihan sektor tersebut bukan berarti mengesampingkan sektor lain tapi secara garis besar di sektor vital tersebut terindikasi paling banyak kerawanan untuk terjadinya korupsi.

    “Ini menjadi konsen kita untuk mencegahnya,” kata Nanang.

    Persentasi pencapaian indikator lanjut Nanang, untuk Kepri masih dalam tahap perhitungan (progres sementara) apalagi ditengah pandemi yang sedang melanda. Dirinya optimis pencapaian target untuk Kepri bisa sama bahkan lebih baik lagi di tahun 2020 ini dibanding tahun lalu (persentasi tahun 2019 sebesar 89 persen).(adv)