>>>SIlaturahmi POSMETRO dan Branhc Manager BTN Batam
MEMILIKI rumah pribadi memang menjadi impian hampir kebanyakan orang. Namun harga tanah dan properti yang terus meningkat memang tak bisa dipungkiri lagi.
Sementara penghasilan tak juga kunjung bisa mencukupi untuk hunian, yang menjadi impian.
Sementara untuk membeli rumah dengan membayar lunas (cash) mungkin dianggap sulit bagi kebanyakan orang, yang hanya mengandalkan pendapatan tetap bulanan dari gaji.
Apalagi jika besaran gaji yang dimiliki masih di kisaran UMK, begitu juga simpanan dana yang tersedia belum memadai.
Tapi jangan risau, Ada cara lain yang bisa ditempuh untuk membeli rumah yaitu dengan metode kredit kepemilikan rumah atau yang dikenal KPR. Melalui sistem KPR, seseorang bisa membeli rumah dengan mencicil pembayaran dalam durasi waktu tertentu.
Dalam sistem KPR, pihak perbankan yang akan membayarkan terlebih dahulu biaya rumah kepada developer. Selanjutnya, konsumen atau pembeli akan membayar harga rumah tersebut kepada pihak perbankan secara dicicil setiap bulannya.
Besaran cicilan KPR kepada bank pun bervariasi tergantung harga rumah, tenor cicilan (durasi kredit) hingga biaya suku bunga.
Nah, salah satu, bank yang populer menyediakan KPR adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) atau yang dikenal sebagai Bank BTN. Bank BTN sebagai salah satu bank milik pemerintah, menyediakan beberapa jenis KPR yang bisa dipilih oleh nasabahnya.
Kamis (20/6) sore, tim dari POSMETRO Batam berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan manajemen Bank BTN cabang Batam.
Kedatangan Tim POSMETRO yang dipimpin langsung oleh Dirut POSMETRO Haryanto, disambut hangat Branch Manager BTN Kantor Cabang Batam, Wahyudi Gusti Antony dan timnya pula.
Berbagai diskusi tentang perbankkan menjadi obrolan yang menarik siang itu. Salah satunya tentang bagaimana mendapatkan KPR dengan mudah dan bunga murah di BTN.
Dijelaskan, Antony memang ada banyak pilihan. Salah satu cara untuk mendapatkan KPR adalah, dengan mengajukan kredit untuk rumah-rumah yang mendapatkan cat atau stample merah dari BTN.
“Ada pilihan lelang, ada juga pilihan rumah yang ditempeli BTN ‘rumah ini macet’ atau ‘rumah ini dalam pengawasan bank’,” tuturnya.
Dijelaskan Antony, kalau memang nasabah yang menginginkan rumah itu, bisa menghubungi si pemilik rumah untuk mengetahui nilai jualnya. Atau sisa pokok plus tunggakan,” ujarnya,.
Semisal harga jual sisa pokok plus tunggakan Rp200 juta. Ini si pemilik rumah pertama bisa menjual dengan dua harga. Pertama dengan harga wajar, atau dengan sisa pokok dengan tunggakan.
“Jadi cuma cukup bayar satu persen dari dua ratus juta, sisanya KPT. dalam jangka waktu minimal 15 tahun dengan suku bungan 5 persen fix lima tahun,” Antony menjelaskan.
Perhitungan ini khusus untuk KPR rumah yang kreditnya macet. Namun banyak juga jenis lain KPR di BTN, yang mungkin bisa diikuti oleh nasabah untuk memiliki rumah.
Dijelaskan Antony, ada KPR Bersubsidi. KPR subsidi merupakan program dari pemerintah bagi masyarakat berpengahsilan rendah, yang ingin mengajukan KPR.
Jenis KPR ini tentunya memiliki sukku bunga yang rendah, dan besaran cicilan yang lebih ringan. Subsidi yang diberikan pemerintah kepada calon penerima KPR yakni bantuan uang muka sebesar Rp4 juta, uang muka mulai 1% dan suku bunga ringan 5% hingga kredit berakhir (maksimal 20 tahun).
Ada juga KPR Non Subsidi Jenis KPR ini bisa diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Tidak ada subsidi yang diberikan dalam KPR jenis ini.
Biasanya KPR non subsidi diperuntukan bagi rumah-rumah yang dibangun oleh developer secara komersial.
Adapun dalam KPR nonsubsidi, keterlambatan pembayaran cicilan akan dikenakan denda yang cukup tinggi, dibandingkan KPR subsidi.
Antony memaparkan, tentulah ada syarat-syarat untuk dipenuhi untuk pengajuan KPR Bank BTN yang harus dipenuhi. Warga Negara Indonesia (WNI) Berpenghasilan tetap maupun tidak tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun.
Dikatakan Antony juga, syarat KPR Bersubsidi di BTN terdapat syarat khusus, antara lain: Maskimal penghasilan, yang nominalnya juga dibedakan antara yang sudah menikah dengan yang belum. Rp7 juta per bulan untuk yang belum kawin, dan Rp8 juta untuk yang sudah kawin atau berkeluarga.
Lalu, pemohon dan pasangan belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perubahan dari pemerintah. Inilah sebagian dari syaratnya di luar syarat-syarat dokumen administratif lainnya.***