BATAM, PM: Menyelesaikan polemik rencana pengembangan kawasan Rempang Eco-City, Menteri Investasi dan BKPM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia pelan-pelan menemui masyarakat dan tokoh melayu di Pulau Rempang, Batam pada Senin (18/9).
Tujuannya, untuk berdiskusi dan mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat tempatan Rempang.
Menteri Bahlil didampingi Wakapolda Kepri Brigjen Asep Syafrudin, Deputi I Kementerian Investasi, Yuliot, Deputi II Kementerian Investasi, Heldi, Direktur Intelkam Polda Kepri, Kombes Muhammad Rodjak Sulaeli, Kapolresta Barelang Kombes Nugroho Tri Nuryanto, Kajari Batam Herlina Setyorini.
Menurut Bahlil, kalau dirinya sudah melakukan diskusi mendalam dengan tokoh melayu Rempang terkait hal hal yang terjadi beberapa hari belakangan, tentang pergeseran masyarakat dalam proses investasi yang akan dibangun di pulau Rempang.
Dalam diskusi tersebut, diharapkannya ada solusi terbaik untuk masyarakat yang terdampak. Dimana hak hak masyarakat tetap dijaga, hak kultural dihargai, dan bila ada pergeseran itu masih tetap di pulau rempang selama masih tidak mengganggu investasi.
Karena lahan 17 ribu hektar itu hanya 7 ribu yang bisa dikelola. Itu diantaranya: 10 ribu hektar wilayah hutan lindung, 2 ribu hektar prioritas kawasan, 2300 untuk industri dan tak semua dilakukan pergeseran.
“Saat ini kita fokus dulu ke wilayah seluas 2 ribu hektare. Masukkan ke kita relokasi tetap berada di Rempang. Nanti akan didiskusikan di pusat. Saya sudah punya data dari teman-teman yang lakukan pendataan. Kami tidak mungkin menzolimi hak warga asli Pulau Rempang. Bagi warga pendatang mohon maaf tindakannya akan berbeda,” kata Bahlil.
Sebelumnya, rombongan Menteri Investasi ini mengunjungi SD Negeri 024 dan SMP Negeri 22 Galang yang sebelumnya para siswa di sekolah ini menjadi korban gas air mata saat aparat tim terpadu bentrok dengan masyarakat pada Kamis 7 September lalu. Rombongan datang untuk menyemangati pelajar di sekolah tersebut.(cnk)
