BATAM, POSMETRO.CO : Tidak adanya anggaran, menjadi jawaban Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengenai ketidakhadiran 64 lurah dan 12 camat dari Batam, di Rapat Koordinator yang digelar di Tanjungpinang, Selasa (11/7). Pertemuan tersebut hanya dihadiri Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad.
“Ngak ada anggaran ke sana (Tanjungpinang). Kalau acaranya di sini (Batam) kan gampang mau datang masih satu wilayah,” jawab Rudi, Kamis (13/7) sore , saat menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Desa dan Lurah se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang digelar di Hotel Swissbell Harbour Bay Batam.
Dalam acara itu, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, juga turut hadir. Kedua tampak akrab. Tidak ada raut wajah menegang, kedua tersenyum.
Menyapa semua tamu undangan. Meskipun tidak berjalan berdampingan, Rudi dan Ansar Ahmad Gubernur sempat berfoto bersama di depan Hotel Swissbell Harbour Bay Batam, sebelum kemudian meninggalkan lokasi acara.
Sementara, Pemerintah Kota (Pemko) Batam, sejak awal tidak menganggarkan perjalanan dinas untuk pertemuan Camat dan Lurah yang digelar Pemerintah Provinsi Kepri pada beberapa hari yang lalu.
Apalagi pertemuan dan rapat koordinasi (Rakor) tersebut akan menghadirkan Camat dan Lurah se-Kota Batam, sekaligus dalam waktu yang bersamaan.
Untuk memastikan hasil Rakor tersebut tersampaikan secara berjenjang, maka Wali Kota Batam telah mengirimkan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad untuk mewakili Pemko Batam dan Kabag Tata Pemerintahan, Sri Indra Praja untuk memenuhi undangan tersebut dan selanjutnya menyampaikan hasil Rakor kepada Camat dan Lurah terkait hasil pertemuan dimaksud.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan bahwa kebijakan terkait perjalanan dinas tersebut sudah sejak lama diterapkan Wali Kota Batam Muhammad Rudi, yang bertujuan untuk mengupayakan efisiensi dan efektifitas anggaran dikarenakan sumber-sumber pendapatan belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid 19.
Pemko Batam saat ini tetap fokus dalam pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung lainnya, dalam mewujudkan Batam Kota Baru yang maju dan modern, sehingga acara pertemuan yang menghadirkan pegawai dalam jumlah yang banyak dalam satu pertemuan dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas tidak menjadi prioritas dalam kebijakan penataan pengelolaan keuangan Pemko Batam.
Menurutnya, Pemko Batam sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Pemprov Kepri, terkait alasan ketidakhadiran para Camat dan Lurah di Kota Batam pada rakor tersebut.
“Secara resmi, surat pemberitahuan sudah kita sampaikan. Wali Kota Batam juga sudah mengirimkan Wakil Wali Kota Batam dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan untuk menghadiri acara dimaksud. Pastinya kami juga berharap Pemprov Kepri juga dapat memaklumi. Mengingat saat ini Kota Batam tengah defisit anggaran,” terangnya. (hbb)
