BATAM, POSMETRO.CO : Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktoral Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) 2023 mengangkat tema Mengawal Ekologi Laut untuk Ekonomi Biru, digelar di Radisson Hotel Kota Batam, Rabu (10/5).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan, bahwa KKP punya 5 program ekonomi biru, yang mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta penanganan sampah plastik di laut.
“Ke lima hal itu kalau kita jabarkan satu-satu, itu bukunya bisa satu lemari. Penjelasan dari setiap kegiatan itu tadi harus ada payung hukum. Kemudian ada peraturan pelaksanaannya seperti apa dan bagaimana caranya,” ujarnya
Regulasi yang telah diterbitkan dalam mendukung implementasi masing-masing kebijakan itu, di antaranya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. 21/2023 tentang Harga Acuan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, dan Kepmen KP No.14 Tahun 2021 tentang Kebijakan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut.
“Regulasi ini yang akan menjadi panduan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang bekerja di laut. Dan memberi pemahaman mendalam bahwa mereka bekerja di laut akan terus-menerus, sehingga bagaimana laut itu dijaga agar tidak rusak,” papar Sakti Wahyu Trenggono itu.
Ia memaparkan, implementasi lima kebijakan ekonomi biru untuk memastikan kesehatan ekologi dan pertumbuhan ekonomi berjalan seirama. Kebijakan tersebut akan mendorong pemerataan distribusi ekonomi di wilayah-wilayah pesisir.
“Sehingga menjadi wujud komitmen Indonesia pada dunia dalam menahan laju perubahan iklim dan penanganan sampah di laut,” harapnya.
Sementara, Gubenur Kepri Ansar Ahmad berharap Rakernis ini membuahkan hasil yang baik dalam melakukan usaha, sinergitas, dan sinkronisasi terutama kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan laut yang dimiliki.
“Provinsi Kepri adalah salah satu provinsi kepulauan yang relatif besar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan membuahkan hasil. Dan ke depan tentu menjadi kebijakan-kebijakan strategis yang sustanability, dapat kita jamin keberlanjutan program laut biru yang menjadi bagian tema rapat kerja teknis ini,” harapnya.
Ansar membeberkan, Provinsi Kepri adalah provinsi kelautan yang memang wilayah laut Kepri ini lebih dari 96 persen dan 4 persen hanya wilayah daratannya. Jadi memang wilayah daratan cukup kecil sekali. Jumlah pulau di Provinsi Kepri ini ada 2.480 pulau.
“Sebagai ada pulau terdepan dan perbatasan langsung dengan negara tetangga baik Singapura Malaysia sampai Vietnam dan Kamboja. Pulau-pulau ini tersebar di jajaran selat Karimata selat Sunda sampai ke Laut Natuna Utara. Provinsi yang posisinya sangat strategis, poin perdagangan penting dunia,” jelasnya.
Bahkan, hampir setiap tahun dari data tahun 2021 lebih dari 86.000 kapal besar dan kecil melintasi selat Malaka yang menghampiri Provinsi Kepri, sebagai jalur penghubung penting Indonesia.
“Oleh karena itu kita yakin ketika sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi laut di Kepri ini. Kita yakin bisa mempercepat kesejahteraan pembangunan masyarakat di kawasan-kawasan pesisir,” ujarnya.
“Yang di masa lalu, kita selalu berpikir menangani wilayah-wilayah perbatasan lebih banyak kebijakan-kebijakan security of. Oleh karena itu saat ini tentu sudah mesti berubah lebih banyak program-program yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah pesisir,” ungkapnya.
Sementara, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, mengapresiasi KKP memilih Batam untuk menggelar Rakernis tersebut. Ia menilai, dengan banyaknya pertemuan di Batam, mampu mendorong ekonomi daerah.
“Terima kasih, semoga ekonomi Batam makin menggeliat lagi. Apalagi Batam miniatur Indonesia, berdekatan dengan Malaysia dan Singapura,” kata Rudi. (hbb)
