BATAM, PM: Jalan panjang menyelamatkan manusia dari kejahatan perdagangan orang bertahun-tahun dilaluinya. Sempat terjadi ketegangan, hingga menjadi barang tontonan. Sampai pembantu presiden: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD turun ke Batam menghadang. Dan akhirnya ini merenggang. Tarik ulur, berlanjut. Perintah pusat: diminta gerak cepat.
Sampai hari Senin (8/5/2023), ada kabar pertemuan internalnya dengan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kepri, Bonar Panjaitan yang baru beberapa hari ini menjabat. Apakah ini akhir cerita bergaduh dengan oknum “mata-mata” negara?
Berikut petikan wawancara POSMETRO dengan Ketua Komisi Keadilan Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Keuskupan Pangkalpinang Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus, melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (9/5/2023):
Sebagai jurnalis, kami memberi apresiasi upaya Romo Pachalis yang tegak lurus memerangi perdagangan orang khususnya di Kota Batam, Kepri. Dan kami sedikit mengulas ini, agar tak ada lagi terjadi keadaan yang serupa menimpa para pegiat ataupun aktivis lainnya di Kota Batam, Kepri ini. Seperti apa perkembangan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Batam, Kepri tersebut?
Kita menunggu langkah Kapolri (Mabes Polri) setelah menerima nama-nama mafia yang diberitakan media beberapa hari lalu. Nama-nama mafia yang diserahkan pak Mahfud MD.
Jadi Anda yang melaporkan kasus (TPPO) ini?
Iya saya pelopor tapi Pak Mahfud MD pasti sudah punya data yang beliau cari dan temukan bersama tim nya sendiri.
Selama ini bergulir, apakah ada upaya membuat Anda tidak nyaman dalam keseharian?
Ancaman tidak ada. Tapi sebelum laporan (perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan Wakabinda Kepri, Bambang Panji Prianggodo karena dituduh bekingi sindikat PMI ilegal) dicabut, kan kita tahu ada banyak upaya pembunuhan karakter.
Apakah Anda bisa tidur nyenyak dengan situasi ini?
Sejak dulu juga tidur nyenyak.
Bagaimana dengan sambutan Kabinda yang baru ini?
Sejak beberapa minggu lalu saya memang ditelepon oleh beberapa orang menyampaikan bahwa Kabinda baru ingin silahturahmi. Ya baru tadi beliau datang ke shelter. Dan biasa awal awal sowan dan mohon doa. Kita obrol santai santai saja.
Dengan (pejabat) sebelumnya, apakah Anda pernah sowan atau ngobrol santai seperti ini?
Enggak sempat (sambil mengirim emoticon wajah tertawa).
Jadi ini pertemuan internal Anda dengan Kabinda?
Iya kami saja dan ngobrol santai.
Sampai ini berujung, apa yang membuat Anda yakin?
Kebenaran. Kita merasa kita benar dan karena itu yakin.
Soal data, apakah sudah ditangan Mahfud MD?
Sebatas yang saya punya saya berikan semua kepada beliau.
Kalau Anda berkenan, apa saja data yang sudah ada ditangan Mahfud MD?
Wah itu biar pak Mahfud nanti yang jelaskan.
Kami dapat bocoran, oknum petinggi APH (aparat penegak hukum) menerima setoran per kepala dari calon PMI ilegal. Nilainya beragam, untuk instansi: mulai dari Rp1 juta per kepala. Begitu juga untuk mengamankan oknum LSM atau ormas beserta Pers. Informasi lainnya, ada koordinator masing-masing dari mereka. Apakah data ini yang Anda berikan?
Pak Mahfud pasti punya data yang valid. Dan saya tahu beliau serius. Kita tunggu saja dan berharap ada sesuatu yang baik terutama dalam hal penegakan hukum.
Artinya alasan Anda membawa masalah ini sampai ke pusat karena Mahfud MD serius dengan masalah ini?
Wah enggak dong. Dari dulu juga saya sering bersurat kepada instansi pusat terkait persoalan TPPO. Kebetulan Pak Mahfud mendengar dan kemudian mendukung. Ya kita teruskan apa yang udah kita mulai sejak dulu. Andai enggak ada Pak Mahfud MD juga kita tetap melakukan usaha-usaha advokasi ini.
Lalu seperti apa reaksi beliau ketika mendengar langsung soal itu dari Anda?
Reaksi pertama saya lihat sangat marah ya. Dan beliau berjanji akan menguji sahih semua informasi saya dan akan dengan serius menuntaskan ini.
Pertemuan Anda dengan Pak Mahfud di Swiss-Belhotel kemarin, itu pertemuan yang keberapa?
Kalau di hotel sudah yang kesekian kali saya kira. Kita membahas tentang kunjungan ke pelabuhan Ferry Batamcenter.
Dari perjalanan panjang Romo menyelamatkan atau meminimalisir perdagangan orang di Batam dan Kepri, apakah ini puncaknya?
Saya kira ini akan mencapai puncak ketika nanti ada penegakan hukum. Dan saya percaya pemerintah melalui Menkopolhukam akan melakukan kejutan dan penindakan hukum.
Pasca ini berlangsung, apakah masih ada informasi pengiriman PMI ilegal di Batam?
Informasi pasti ada tapi tidak banyak. Tapi kami belum mendapatkan bukti soal ini.
Dari informasi yang kami dapat, selama ini setiap calon PMI itu dipatok per kepala hingga mereka harus mengeluarkan uang sampai Rp 7 juta agar bisa berangkat ke Malaysia. Artinya perdagangan orang ini jadi bisnis yang menggiurkan. Karena ada dua kondisi yang tercipta: kebutuhan dan permintaan. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh para sindikat TPPO.
Bagaimana agar ini bisa sewajarnya. Karena kita tahu, pemerintah belum sanggup memberikan lapangan kerja yang nyata bagi rakyatnya. Sehingga mereka memilih untuk berangkat lewat cara-cara yang tidak benar tadi?
Ini fenomena gunung es. Apa yang muncul bisa saja tidak terjadi sesungguhnya. Ada banyak hal yang memang tak mudah untuk diurai, ada tawaran ada permintaan dan benar ini dimanfaatkan oleh para mafia (sindikat). Kalau pemerintah tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya paling tidak pemerintah harus memberikan perlindungan kepada rakyatnya yang mau mengadu nasib ke manapun untuk bekerja. Membiarkan mereka pergi tanpa jaminan perlindungan padahal tahu ada soal yang membahayakan apalagi mengeksploitasi memanfaatkan situasi kerentanan mereka demi memperkaya diri itu adalah penghianatan terhadap negara ini dan kemanusiaan.
Apakah lembaga yang dibentuk negara untuk itu tak jalan?
Kita perlu evaluasi dengan sungguh ya. Kalau melihat angka kejahatan perdagangan orang yang meningkat hampir 100 persen di tahun 2022 sebagaimana data dari kementerian luar negeri ini berarti ada soal di pencegahan yang tidak jalan.
Kita bicara Batam, dan mungkin di daerah lain juga berpotensi jadi pintu masuk menyelundupkan orang ke negara lain. Kira-kira karena Batam rawan, selain penindakan yang tegas, apakah pemerintah daerah bisa andil soal ini? Sementara, restrubusi melalui pintu masuk pelabuhan dan bandara dari calon PMI yang datang dinikmati oleh daerah.
Harus ada andil. Tapi belum ada formulanya. Karena pemerintah daerah kalau kita dengar sambutan Sekda Kepri kemarin enggak punya konsep apapun soal pekerja migran Indonesia.
Memang, dalam pertemuan itu Romo Paschalis bersedia menjalin sinergitas dengan semua pihak dalam mendukung pemberantasan TPPO. Pun Kabinda Bonar Panjaitan berharap, silaturahmi ini terus terjaga, sehingga KKPPMP Keuskupan Pangkalpinang dapat terus menjadi mitra pemerintah, terutama dengan aparat intelijen dalam mendeteksi dan memberantas perdagangan orang melalui Provinsi Kepri.
Menurut Bonar Panjaitan, pihaknya dalam kurun waktu beberapa bulan belakangan ini bekerja sama dengan aparat keamanan lainnya berhasil menggagalkan TPPO melalui Tanjungpinang dan Batam. Dalam pertemuan itu juga hadir Anggota DPR RI Fraksi PDIP dari Provinsi Kepri, Sturman Panjaitan. (aulia ichsan)
