POSMETRO.CO Metro Kepri Natuna

Pemda Natuna dan Kejaksaan Natuna Sepakati Kerjasama

Pemda Natuna dan Kejari Natuna tandatangani MoU di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

NATUNA, POSMETRO.CO : Pemerintah Kabupaten Natuna dan Kejaksaan Negeri Natuna menandatangani kesepakatan dan kerjasama (MoU), terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata maupun tata usaha negara.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Natuna, Selasa (24/1). Bupati Natuna, Wan Siswandi menyebutkan, bahwa pihaknya sangat memerlukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan, yang berlangsung agar tidak terjadi masalah dan potensi hukum dari Kejaksaan Negeri Natuna.

Dikatakan Wan Siswandi peran Kejari sebagai Pengacara Negara, dapat memberikan bantuan dan pendampingan hukum bagi Pemerintah Daerah, guna meminimalisir potensi masalah hukum yang dapat digugat oleh berbagai pihak.

“Kejaksaan merupakan Pengacara Negara, sehingga diperlukan bantuan dan pendampingan hukum bila terjadi masalah-masalah Perdata maupun Tata Usaha Negara,” ungkap Wan Siswandi.

Menurut Siswandi, pada tahun 2022 ada beberapa OPD yang dilakukan telah dilakukan pendampingan oleh Kejari Natuna, seperti Dinas PU, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Wan Siswandi meminta kepada seluruh Kepala OPD yang hadir dalam acara MoU itu, agar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya senantiasa memahami dan berjalan sesuai regulasi normatif dan regulatif yang ada.

“Meski sudah ada MoU dengan Kejari, kita harus tetap berhati-hati dalam pelaksanaan dan penatausahaan pemerintahan di Kabupaten Natuna. Hindari potensi terjadinya masalah perdata, serta meminimalisir terjadinya mal-administrasi. Sehingga tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam berbagai kegiatan,” kata Wan Siswandi.

Sementara itu, Kajari Natuna, Imam MS Sidabutar menjelaskan, tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri selain sebagai Jaksa Penuntut Umum juga sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Sesuai UU No. 11 Tahun 2021 ucap Imam MS Sidabutar Kejaksaan merupakan Jaksa Pengacara Negara, dengan memberikan pelayanan, pendampingan, dan bantuan hukum.

“Kejaksaan bertugas untuk memberikan pendampingan serta bantuan hukum,” sebut Imam Sidabutar.

Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Imam MS Sidabutar menjelaskan, dengan adanya MoU ini diharapkan tidak ada lagi masalah yang muncul tentang perbuatan hukum atau perbuatan melanggar hukum di Lingkungan Pemda Natuna.

Imam MS Sidabutar menambahkan bahwa MoU di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan selain menjadi Jaksa Penuntut Umum,

“MoU ini bukan hanya pendampingan hukum, namun juga bantuan hukum, pelayanan hukum dan permasalahan hukum serta penegakan hukum,” jelas Imam MS Sidabutar.

Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Imam MS Sidabutar menegaskan pihaknya siap bersinergi dengan memberi pertimbangan, pendampingan dan bantuan hukum kepada Pemda di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai kesepakatan.

“Dengan senang hati, kami siap memberikan pendampingan bagi semua OPD untuk berkonsultasi dengan kami tentang permasalahan hukum. Kedepannya kita akan mensosialisasikan mengenai penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara,” kata Imam MS Sidabutar.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Wakil Bupati Natuna, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna beserta Kepala RSUD Natuna. (maz)