Pesan Presiden Jokowi: Ancaman Inflasi di 2023 Harus Diredam

    spot_img

    Baca juga

    Anak Disetubuhi Pacar, Ayah Kandung Malah Ikut-ikutan

    BATAM, POSMETRO: Seorang lelaki paruh baya di Kecamatan Bengkong,...

    MTQ Tingkat Kabupaten Natuna Digelar 21 hingga 26 April 2024

    NATUNA, POSMETRO.CO : Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-XI Tingkat...

    Telkom Indonesia Kembali Raih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024  

    JAKARTA, POSMETRO.CO : Konsisten mewujudkan transformasi sumber daya manusia,...

    Armada Rusak, Lalat dan Belatung “Serang” Rumah Warga di Sagulung 

    BATAM, POSMETRO.CO : Hampir sebulan sampah di Perumahan Citra...

    Susu Pertumbuhan vs Susu UHT: Mana yang Lebih Baik untuk Tumbuh Kembang Anak

    Jakarta, POSMETRO: Saat anak mulai memasuki masa MPASI, orang...
    spot_img

    Share

    KEPRI, PM: Presiden RI Joko Widodo memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Kepala Daerah (KDH) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara langsung di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01). Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad hadir langsung dalam rapat ini.

    Dihadapan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Lembaga Pemerintah non Kementerian, Gubernur, Bupati, Walikota dan Forkopimda dari seluruh Indonesia, Presinen RI memberikan arahan. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang harus dijalani dengan penuh kehati-hatian dan harus diwaspadai. Sebab, inflasi yang terus mengancam harus dapat diredam.

    Presiden meminta kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk bisa cepat mengambil tindakan dalam mengantisipasi naiknya harga kebutuhan bahan pokok ditengah masyarakat.

    “Tolong bupati, walikota, gubernur sering sering masuk pasar dan cek betul apa data yang diberikan sesuai fakta di lapangan. Sudah tidak musim lagi sekedar melaporkan ‘gak ada yang naik pak, harga stabil pak’. Kalau saya langsung cek di lapangan,” kata Presiden dalam kesempatan ini.

    Dengan kisaran angka 5,5 persen (year on year), menurut Presiden Jokowi inflasi di Indonesia sepanjang 2022 masih tergolong terkendali. Angka inflasi di Indonesia tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di negara-negara lainnya.

    “Coba dilihat negara lain ada yang sampai 9,2 persen. Uni Eropa berada di 9,2 persen, sehingga saya minta seluruh gubernur, bupati dan walikota, bersama dengan Bank Indonesia terus memantau harga. Harga barang dan jasa yang ada di lapangan sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besar datang,” pintanya.

    Presiden Jokowi juga menyampaikan realisasi investasi Indonesia pada 2022 sukses mencapai Rp1.207 trilliun. Capaian tersebut melebihi target investasi yang dicanangkan sebesar Rp1.200 triliun. Kabar baiknya, 53 persen investasi tersebut telah tersebar di luar Pulau Jawa. “Jadi 2022, 53 persen investasi sudah berada di luar Jawa,” ujarnya

    Presiden Jokowi berkesimpulan, perekonomian Indonesia masih berada pada posisi yang baik. Di kuartal ketiga 2022, perekonomian tumbuh secara impresif di angka 5,72 persen. Dibanding negara-negara lain, capaian ini terhitung sangat baik.

    “Meskipun kita bisa melalui tahun turbulensi ekonomi pada 2022, hati-hati. 2023 masih menjadi tahun ujian. Bagi ekonomi kita, juga bagi ekonomi global, Karena itu, semua harus hati-hati. Semua harus bekerja keras. Semua informasi dan data-data yang ada di lapangan, harus dicermati. Supaya tidak keliru membuat kebijakan sekecil apa pun. Harus berbasis data dan fakta lapangan,” imbuhnya.

    Selain arahan presiden, Rakornas juga diisi dengan panel. Diskusi ini terbagi atas 4 panel. Panel pertama diisi dengan materi tentang pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi oleh Menko Perekonomian, Kepala BPS, Gubernur BI, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan, serta Kepala Badan Pangan Nasional. Panel kedua mengenai penguatan investasi, hilirisasi dan perizinan berusaha. Pembicara utamanya Menko Marves, Menteri Investasi, MenpanRB, Menhub, Menteri PUPR, dan Menteri ATR/BPN.

    Panel ketiga mengenai penanganan Covid-19, Stunting, Kemiskinan, dan jaring pengaman sosial diisi oleh Menko PMK, Menkes, Mensos, Menaker dan Bupati Sumedang, serta Prof. Yohanes Surya, ahli fisika dan matematika. Panel keempat akan membahas stabilisasi politik, hukum, keamanan dan pengawasan diisi oleh Menko Polhukam, Kepala BIN, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPKP dan Panglima TNI.**