BATAM, POSMETRO.CO: Antisipasi adanya kebocoran pembayaran parkir tepi jalan, anggota DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho mengusulkan agar pembayaran parkir pinggir jalan disatukan dengan pembayaran pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan.
“Cara seperti itu patut dicoba di Batam. Karena, beberapa daerah sudah ada yang menerapkannya dan sukses. Seperti, di Sidoarjo itu begitu parkirnya di bayar saat pembayaran pajak. Kalau dihitung setahun itu hanya Rp50 ribu kan murah, jadi kita hanya membayar jukir saja,” beber mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Parkir, Sabtu (7/1).
Sebutnya, retribusi parkir tepi jalan tak memenuhi target pada tahun 2022 lalu. Meski sudah mengalami revisi APBD-P dengan penurunan target dari Rp40 miliyar ke Rp 15 miliyar.
“Kalau pungutan parkir itu bisa dibayar bersamaan dengan pembayaran kendaraan bermotor bekerjsama dengan Samsat itu bisa mencapai Rp 40 milyar per tahun. Kalau itu bisa diterapkan target itu bisa tercapai,” kata anggota Komisi IV DPRD Batam.
Udin juga mengaku pesimis retribusi parkir bisa mencapai target jika pola yang digunakan masih sama dengan tahun sebelumnya. Meski 2023 pengelolaannya diurus langsung oleh pihak ketiga atau swasta, belum menjamin pungutan retribusi bisa tercapai.
“Sekarang kan sudah pakai pihak ke tiga, tapikan ini perlu evaluasi, berapa sih yang mereka dapat dan bagi hasilnya untuk pemerintah kota berapa, jangan sampai udah pakai pihak ke tiga pelayanannya malah tambah buruk,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam Salim menyebutkan, pihaknya menargetkan Rp 15 miliar dari retribusi parkir tepi jalan tahun 2023 ini. Dibandingkan 2022 lalu, terjadi penurunan target sebesar 60 persen. Berdasarkan data siependa.batam.go.id awal tahun lalu Dishub ditargetkan Rp 40 miliar dan diturunkan pada APBD-P 2022 menjadi Rp15 miliar.
Ia menilai dampak pandemi yang masih ada membuat capaian parkir tepi jalan ini hanya berhasil terkumpul Rp 6 miliar lebih. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, target parkir tepi jalan diusulkan lebih realistis. Salim berharap target Rp 15 miliar tersebut bisa terealisasi dengan baik. Terutama dengan swakelola bersama pihak swasta nanti.
“Target di APBD-P Rp15 miliar, namun hingga bulan Desember capaian hanya menyentuh setengahnya saja yakni Rp 6 miliar lebih atau 50 persen dari target,” terangnya.
Salim mengaku potensi parkir tepi jalan mencapai Rp30 miliar berdasarkan hasil survei 2017 lalu. Kendati demikian angka tersebut belum dikurangi biaya operasional juru parkir, jika mengacu pada upah minimum kota (UMK) waktu itu.
“Kami juga sudah melakukan survei terbaru, dan hasilnya tidak jauh berbeda. Namun saat dijumpai itu agar bisa tercapai harus menggunakan tenaga jukir yang digaji dari APBD. Setelah menghitung, akhirnya kami usulkan target yang sesuai dengan realisasi di lapangan,” ujarnya.
Pihaknya melakukan upaya dalam dapat mencapai target tersebut. Awal tahun ini, masih menggunakan swakelola Dishub Batam. Rencananya untuk penarikan retribusi akan dikerjasamakan dengan pihak swasta, agar bisa didapatkan hasil lebih optimal dan maksimal.
“Kalau Perwako sudah selesai untuk rencana kerja sama ini baru kita mulai untuk proses lelang. Kuta berharap tercapai,” pungkasnya. (hbb)