POSMETRO.CO Metro Kepri Batam

Pelabuhan Pelni Batuampar Tidak Layak

BATAM, PM: Kondisi pelabuhan kapal penumpang besar Pelni di Batuampar kian memprihatinkan. Ombudsman Kepri menyampaikan hasil pengamatan langsung, pada Selasa (3/1), tak ada perbaikan yang signifikan dilakukan oleh pihak otoritas kepelabuhan.

“Pantauan kami kondisinya masih sama setiap tahun. Minim fasilitas, tidak ramah, tidak aman dan nyaman. Padahal kami terus mengingatkan dan menyarankan agar BP Batam membenahi pelabuhan tersebut,” ujar Kepala Ombudsman Kepri Lagat Paroha Patar Siadari.

Menurut Lagat, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelabuhan penumpang Pelni tersebut kurang memenuhi standar.

Katanya, setiap pelabuhan harus siapkan enam standar pelayanan yakni keselamatan, keamanan dan ketertiban, kehandalam/keteraturan, kenyamanan, kemudahan dan kesetaraan.

“Sementara di pelabuhan Batuampar, jalur khusus penumpang dari dan ke kapal saja tidak tersedia. Penumpang turun dan naik kapal menggunakan dua unit bus besar bergantian karena jaraknya 500 meter,” ucap Lagat.

Ia juga menyoroti antrean yang mengular akibat pencetakan tiket yang membutuhkan waktu lama.

”Akibatnya penumpang harus antre 3-5 jam sebelum keberangkatan. Mereka pun harus rela antre di bawah terik matahari. Seharusnya setiap pencetakan tiket per penumpang hanya butuh maksimum lima menit saja,” katanya.

Kemudian yang tak luput dari pantauan Ombudsman Perwakilan Kepri ialah layanan informasi dan sarana prasarana yang masih nampak minim di Pelabuhan tersebut.

”Seharusnya tersedia informasi layanan dalam bentuk visual yang mudah dimengerti seperti jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal. Lalu ruang tunggu penumpang sebelum melakukan chekin harus layak, berjarak 0,6 meter per orang”

“Kemudian toilet harus tersedia sebanyak 50 dengan komposisi toilet wanita dua kali lebih banyak dari pria. Yang tidak kalah penting juga ialah layanan khusus untuk kelompok difable harus tersedia,” tutur Lagat.

Sejak awal, pihaknya menyayangkan perintah langsung Menteri Perhubungan kala itu Ignasius Jonan yang memerintahkan jajarannya untuk memindahkan terminal penumpang sementara dari pelabuhan Sekupang ke pelabuhan Batuampar saat melakukan sidak pada 17 Juni 2016 silam dengan alasan kondisi atap terminal penumpang yang bocor dan lantainya hanya terbuat dari coran semen, karena tidak disertai dengan pembenahan standar pelayanan di Pelabuhan Batuampar.

Ia pun menyangkan pihak BP Batam yang tak kunjung menetapi janji melakukan perbaikan di Pelabuhan Beton Sekupang setelah enam tahun lamanya.

”Sudah berulangkali BP Batam berjanji lakukan revitalisasi pelabuhan Beton Sekupang sesuai dengan standar yang ada, namun sampai saat ini perbaikan tersebut belum dilakukan sehingga belum memungkinkan digunakan kembali,” jelas Lagat.

Ia berharap agar tahun depan pelabuhan penumpang Pelni tidak lagi di Pelabuhan Batuampar tapi dipindahkan kembali ke pelabuhan Beton Sekupang.

”Pelabuhan Batuampar ini tidak layak karena bercampur area pengoperasionalnya dengan Pelabuhan bongkar muat peti kemas, banyak hilir mudik alat-alat berat sehingga sangat berbahaya untuk keselamatan penumpang,” tutupnya.(cnk/*)