POSMETRO.CO Metro Kepri Batam

Kejari Batam Ingatkan Pengusaha Nakal yang Nunggak Bayar BPJS

BATAM, PM: Upaya pemulihan keuangan negara, lewat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang telah menampung iuran dari tenaga kerja lewat perusahaan, saat ini menjadi fokus Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

Belakangan, temuan kejaksaan, banyak data yang dilaporkan oleh pengusaha tidak benar.
Sehingga hal itulah yang dikeluhkan oleh BPJS.

“Untuk memvalidasi data-data yang diberikan perusahaan, kita minta validatornya dari Disnaker Kota Batam dan Dinas PM-PTSP untuk memverifikasi,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyorini, kepada POSMETRO, Kamis (29/12).

Menurut Herlina, banyak temuan: perusahaan yang tak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, ada yang sudah patuh tapi hanya sebagian yang didaftarkan sebagian upahnya, jumlah tenaga kerjanya serta programnya.

“Program ini kan ada empat, diantaranya program kematian, kecelakaan kerja, pensiun dan hari tua. Ternyata pengusaha hanya mendaftarkan baru sebagian,” jelas dia.

Herlina menegaskan, itu perlu. Jika data-data pekerja diberikan tidak valid, maka pada saat terjadi risiko di pekerjaan maka tak sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pekerja.

“Misal upah nya berapa, kemudian yang dibayarkan cuma seperempat atau sebagian, manakala ada risiko kerja, manfaatnya tak sebesar apa yang dia dapatkan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Kejari Batam berkoordinasi dengan instansi terkait membentuk Forum Kepatuhan Jaminan Sosial.

Menurut dia, program ini salah satu optimalisasi jaminan nasional di bidang tenaga kerja yaitu Inpres Nomor 2 Tahun 2021 serta optimalisasi jaminan nasional bidang kesehatan implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2022.

“Kejaksaan memberikan perlindungan kepada hak-hak para pekerja. Kita juga sosialisasi serta mengedukasi para pengusaha atau pemberi kerja nantinya,” kata Herlina.

Sejalan nantinya, ada sanksi yang diberikan kepada pihak pemberi kerja atau perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban administratifnya. “Kita tegur secara tertulis, denda, tidak memberikan pelayan publik kepada perusahaan yang nakal, misal tak memberikan perizinan yang diurus oleh perusahaan yang bersangkutan,” tegasnya.

Pihaknya tidak main-main jika masih ada perusahaan yang nakal tidak memberikan data yang valid, dan sudah bertahun-tahun lamanya. “Upaya terakhir sanksi pidana ancaman 8 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar kepada pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban administratifnya,” kata Herlina.(cnk)