Imigrasi  Batam Tunda Keberangkatan Ribuan WNI ke Luar Negeri  

    spot_img

    Baca juga

    BP Batam – Lions Club Indonesia Kolaborasi Hijaukan Waduk Sei Ladi

    BATAM, POSMETRO: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Badan...

    Bottor Erikson Pardede: Harta Pengusaha Singapura Dikuasai Orang Kepercayaan dengan Melawan Hukum

    BATAM, POSMETRO: Sekelumit masalah dihadapi Dewi, termasuk harta peninggalan...

    Saldo Rekening Pengusaha Singapur Lenyap Rp 8,9 Miliar, Sidangnya Alot di PN Batam

    BATAM, PM: Orangnya sudah meninggal dunia pada pertengahan 2021...

    Sekdaprov Kepri Terima Audiensi TIM PKDN Sespimti Polri, Sambut Indonesia Emas 2045

    KEPRI, POSMETRO: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad diwakili Sekretaris...
    spot_img

    Share

    BATAM, POSMETRO.CO :  Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, melakukan penundaan keberangkatan sebanyak 1.356 Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar negeri.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kanim Kelas I Batam Tessa Harumdila,  Jumat (9/12) di Batam Centre.

    Dikatakan Tessa, penundaan tersebut dilakukan di Pelabuhan International Batam Centre dan pelabuhan International Harbourbay, karena WNI yang hendak pergi ke luar negeri melalui pelabuhan tersebut diduga akan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural di luar negeri.

    “Jumlah tersebut merupakan catatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, dalam kurun waktu September hingga November 2022. Dari hasil pemeriksaan kami menduga mereka akan menjadi PMI non prosesural,” terang Tessa.

    Tessa mengatakan, salam kurun waktu yang sama juga Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, telah melakukan penolakan pendaratan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke Indonesia melalui pelabuhan International Batam Centre, dan Pelabuhan International Harbourbay.

    “Sebanyak 56 WNA diantaranya Warga Negara India 23 Orang, Malaysia 11 Orang, Myanmar 7 Orang, dan 15 Orang Warga negara Asing lainnya. WNA tersebut sebagian besar ditolak masuk karena terindikasi tidak memiliki biaya hidup yang cukup, selama berada di Indonesia dan tidak bisa menunjukkan dokumen kesehatan yang dipersyaratkan SE Satgas Covid-19 (tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin dosis lengkap),” pungkas Tessa. (abg)