Warga Keluhkan Banjir ke Legislatif

    spot_img

    Baca juga

    Jaksa Batam Ajari Camat dan Lurah di Batuaji Cara Menghindari Masalah Hukum

    BATAM, POSMETRO: Untuk meminimalisir pelanggaran hukum di lingkungan Kecamatan...

    BP Batam – Lions Club Indonesia Kolaborasi Hijaukan Waduk Sei Ladi

    BATAM, POSMETRO: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Badan...

    Bottor Erikson Pardede: Harta Pengusaha Singapura Dikuasai Orang Kepercayaan dengan Melawan Hukum

    BATAM, POSMETRO: Sekelumit masalah dihadapi Dewi, termasuk harta peninggalan...

    Saldo Rekening Pengusaha Singapur Lenyap Rp 8,9 Miliar, Sidangnya Alot di PN Batam

    BATAM, PM: Orangnya sudah meninggal dunia pada pertengahan 2021...

    Sekdaprov Kepri Terima Audiensi TIM PKDN Sespimti Polri, Sambut Indonesia Emas 2045

    KEPRI, POSMETRO: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad diwakili Sekretaris...
    spot_img

    Share

    TANJUNGPINANG, POSMETRO.CO: Setiap kali hujan turun deras, menimbulkan rasa khawatir bagi warga. Khususnya di kawasan rawan banjir.

    Persoalan ini sepertinya belum selesai. Khususnya di kawasan Yudowinangun, Kampung Kolam serta sekitarnya.

    Selain itu, kawasan Bandara Jalan Lama, Tugu Tangan, Perumahan Galaxy Batu 14, Batu 9 tepat di kawasan Perumahan Taman Harapan Indah dan beberapa titik lainnya.

    Menurut warga, penanganan banjir harus menjadi program prioritas kepala daerah.

    Bila tidak, sekitar 200 rumah akan menjadi korban atas banjir bila turun hujan dengan entitas sedang maupun tinggi.

    Salah satu warga Taman Seraya II, Batu 9, Tomi mengaku risau dan berharap ada kebijakan dari pemerintah mengenai ini. Jangan sampai warga resah dan marah.

    Menurutnya, persoalan itu bisa diselesaikan. Ada dua pilihan, pertama meminta pengembang ikut bertanggungjawab atau menyelesaikannya melalui APBD.

    Bila tidak bisa segera melalui APBD maka harus ada penegasan dari pemerintah, bentuk pertanggungjawaban dari pengembang.

    “Ini sudah terjadi tiga tahun, sebelumnya hanya dijanjikan normalisasi namun itu pun tidak menyelesaikan persoalan banjir disini. Akibat pembangunan tersebut, kawasan perumahan kami yang rendah terkena dampaknya,” ucapnya.

    Dituturkannya, bila hujan turun deras hanya setengah jam saja sudah membuat kawasan perumahan tersebut tergenang.

    “Untuk menyelesaikan persoalan ini, tidak bisa janji normalisasi, harus ada pembicaraan penyelesaiannya secara teknis dan rinci. Bila kondisinya begini terus warga yang rugi. Kami cemas karena khawatir barang-barang cepat rusak. Belum lagi kalau kejadian malam hari, kami sekeluarga gak bisa tidur,” ucapnya.

    Ia menuturkan, meski hujan sudah berhenti perlu sekitar satu jam agar air surut. Bahkan membersihkan rumah butuh berhari-hari.

    Terkait persoalan ini, warga meminta pemerintah bisa mencarikan solusi yang cepat.

    Dituturkannya, sebelumnya dari pihak PUPR sudah turun ke lokasi. Sampai saat ini belum ada pembicaraan solusi yang pas dan segera dilakukan.

    Ia menuturkan, penyelesaikan segera dengan melakukan pengerukan drainase di samping perumahan itu. Serta pelebaran gorong-gorong di samping Taman Batu10 Tanjungpinang yang kini sedang proses pembangunan.

    Terkait solusi jangka panjang, ia menilai perlu pembangunan drainase yang memadai dilakukan pihak pengembang di kawasan itu.

    Ia berharap pemerintah peka terhadap persoalan dihadapi warga.

    Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni mengaku sudah menerima pengaduan mengenai banjir di Tanjungpinang.

    Berdasarkan data dimiliki, setidaknya ada 14 titik banjir di Tanjungpinang. Ini bukan persoalan sederhana.

    Perlu keseriusan kepala daerah dan jajarannya menyelesaikan. Pihaknya terus mendukung program yang berkaitan dengan banyak orang.

    “Bila fokus harusnya setengah dari titik ini bisa selesai. Persoalannya banjir masih dirasakan warga sampai saat ini,” tuturnya.

    Ia menambahkan, persoalan banjir ini perlu penanganan secara terperinci dan perencanaan yang matang.

    Mulai dari drainase sampai dengan hilir atau perkumpulan terakhir air genangan.

    “Jangan sampai makan korban, setiap hujan pasti warga mengeluh dan posting kedukaan yang dirasakan. Apakah pengendara jalan Karen sulit melintas atau pemilik rumah yang tergenang,” tuturnya.

    Hal senada disampaikan Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang Fathir bahwa persoalan banjir harus konsen diselesaikan.

    Bila APBD Tanjungpinang terbatas maka bisa mejolok anggaran dari pusat.

    “Memungkinkan kita meminta bantuan ABPN dan APBD Pemprov Kepri. Persoalannya bahwa persoalan lahan harus clear dan menganggarkan DED,” tuturnya.

    Persoalan sampai saat ini, di beberapa titik terkendala lahan. Ini perlu komunikasi dan mengurai persoalannya.

    Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang Hendra Jaya menuturkan, setiap tahun pemerintahan mengalokasikan anggaran penangamam banjir. Hanya saja nilainya terbatas.

    “Sesuai kemampuan keuangan daerah. Harapannya bisa menerima bantuan dari pusat,” ucapnya. (galery photo)